JATIMNET.COM, Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan bahwa pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) segera dilanjutkan. Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah mendapat suntikan dana segar dari Islamic Development Bank (IDB).

"JLS sudah dapat pendanaan dari IDB, tapi belum semuanya. Kita segera memetakan bersama Kementerian PUPR dan Bappenas apakah ada segmen tertentu yang desain teknis belum final," ujar Emil saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Senin 18 Februari 2019.

Mantan Bupati Trenggalek itu menyebutkan, dana pinjaman dari IDB yang turun sekitar Rp 700 milliar. Pihaknya belum tahu besaran tersebut mampu melanjutkan berapa kilometer pembangunan JLS sebelum dipastikan rute sesuai hitungan yang tepat.

BACA JUGA: Tol Probowangi Butuh Dua Tahun, JLS Jember-Banyuwangi Akan Didahulukan

"Untuk pengadaan dan membebaskan lahan harus final rutenya. Lah kalau rutenya sendiri kita belum yakin, rute ini paling murah tidak sih, atau biaya untuk mapras (mengepras) tebing besar, apa itu yang harus diselesaikan dulu," jelasnya.

Karena kalau tidak, lanjut Emil, tak bisa menentukan biaya sebenarnya yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan JLS. "Di tempat kami diestimasi Rp 400 milliar bisa nyambung dari Munjungan, Trenggalek sampai Tulungagung ternyata dari Munjungan ke Prigi hampir Rp 2 trilliun," urainya.

BACA JUGA: Jalan Tol Probowangi Akan Lewati Tempat Latihan Tempur Marinir

Pria kelahiran Jakarta itu mengaku, hingga sekarang rute JLS belum jelas. Termasuk terkait lama waktu pembebasan lahan. Ini yang sekarang harus cepat diselesaikan sebelum kembali melajutkan proyek yang digagas sejak masa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Turunnya dana IDB ini tentunya menjadi angin segar pemprov dalam melanjutkan JLS. Pasalnya, dari informasi yang didapat proyek yang diklaim akan mampu mengentas kesenjangan di wilayah Selatan Jawa Timur sempat tersendat pendanaannya.

Bahkan JLS tidak masuk dalam proyek stratgeis nasional. Ini berarti tidak ada bantuan dana dari pemerintah pusat.