JATIMNET.COM, Surabaya - Pandemi Covid-19 membawa dampak cukup besar, salah satunya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data yang disampaikan, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih, angkanya mencapai 27 ribu orang. 

"Saat ini sudah ada 27 ribu angka pengangguran terbuka baru yang muncul pasca pandemi. Baik yang di-PHK secara formal maupun harus dirumahkan tanpa ada kejelasan nasib mereka," ujar Hikmah, Jumat 16 Oktober 2020. 

Badan Pusat Statistik mencatat, sejak Maret hingga 13 Juni lalu tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan mencapai 50.379 orang. Angka itu masih sangat terbuka untuk terus bertambah. Mengingat ada potensi penambahan pengangguran juga muncul dari para lulusan sekolah menengah. 

Politikus PKB itu berharap, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bekerja simultan dengan mengedepankan program yang berkaitan untuk mengatasi ini. Sebab, ia menilai, masing-masing OPD tidak bisa bekerja sendiri.

BACA JUGA: Karyawan Kontrak hingga Pekerja Lepas Gugat UU Ciptaker ke MK

Perlu adanya kerja lintas sektoral. "Menurut kami, capaian akan lebih efektif serta efisien pembiayaannya, apabila antar OPD duduk bersama melakukan kerja lintas sektor," terangnya. 

Hikmah juga mengusulkan 16 Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bisa berkerjasama dengan SMK yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dindik).

BLK, kata dia, dapat dimanfaatkan sebagai tempat Prakerin, pemagangan lanjutan, serta mengambil sertifikasi siswa SMK. "Terutama, bagi SMK yang secara peralatan belum memenuhi kualifikasi. Prasarana ini bisa disokong BLK," imbuhnya. 

Sementara, soal permodalan yang juga dikeluhkan, Komisi E akan menggandeng Komisi C agar para mitra kerja turun tangan. Para alumni yang sudah mengikuti pelatihan kerja bisa mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan yang dimiliki Pemrov Jatim. "Misalnya, bantuan dari Jamkrida, Bank UMKM atau program CSR dari Bank Jatim," kata Hikmah.

BACA JUGA: 560 Ribu Pekerja di Jatim Dapatkan Subsidi Gaji

Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, kerja lintas sektoral juga diharapkan dapat menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Disnaker yang memiliki informasi bursa kerja luar negeri, melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal bursa kerja, termasuk pendidikan Bahasa. Saat ini, ada dua BLK yang diinisiasi jadi lab bahasa. "Terutama, untuk ke Jepang dan beberapa negara lainnya," ungkapnya. 

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku tengah fokus meningkatkan skill angkatan kerja muda. Pemprov Jatim memiliki program dengan memberikan fasilitas melalui program Millenial Job Center (MJC).

Emil menyebutkan, mayoritas pekerja yang terkena PHK adalah mereka yang berusia 15-29 tahun atau masuk pada Angkatan Kerja Muda. "Mereka sebagian besar terdampak karena kurangnya pengalaman dan keterampilan serta sedikitnya jaringan sosial," kata Emil. 

Menurutnya, permasalahan yang banyak dialami angkatan kerja usia muda di antaranya spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Belum lagi ditambah keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta kurangnya pengetahuan terhadap lowongan pekerjaan.

BACA JUGA: Pengangguran di Kota Malang Didominasi Mahasiswa

Karenanya MJC akan terus mendorong angkatan kerja muda agar muncul talenta-talenta baru. Terutama yang bisa mensinergikan antara peluang dengan teknologi. 

Tak bisa dipungkiri, untuk bertahan terutama di era pandemi angkatan kerja muda dapat mencoba peluang bisnis baru atau pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya bisnis online, baik melalui marketplace ataupun media sosial lainnya.

Dalam catatannya aktivitas belanja online masyarakat meningkat sebesar 35,3 persen dan 46,9 persen generasi muda belanja online. "Angkatan kerja muda juga bisa mencoba peluang di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai alternatif pekerjaan yang menjanjikan terutama di era pandemi ini,” kata Emil.

Emil menambahkan, angkatan kerja muda juga bisa memanfaatkan teknologi dengan membentuk platform-platform baru. Contohnya berkolaborasi dengan petani atau nelayan lokal untuk menjual dan mendistribusikan hasil panen atau tangkapan.