JATIMNET.COM, Surabaya - Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Dodo Suharto memastikan per Selasa 8 September 2020, sebanyak 560.670 pekerja telah mendapatkan subsidi upah dari pemerintah Rp 600 ribu. Jumlah itu masih akan terus bertambah. 

"Target kami 1,7 juta pekerja. Kami dapatkan target sampai 15 September 2020 harus tuntas (validasi data)" ujar Dodo usai menyerahkan secara simbolis penerima subsidi bagi pekerja gaji di bawah Rp 5 juta di Gedung Negara Grahadi. 

BPJS Ketenagakerjaan Jatim dikejar waktu. Pasalnya, masih ada sekitar 68 persen lagi yang belum menerima subsidi upah. Sedangkan tenggat waktu validasi data kurang satu pekan lagi. 

Dodo mengakui, ada sejumlah kendala saat pendataan pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang berhak mendapat subsidi ini. Diantaranya, data peserta yang ternyata sudah tidak aktif, serta ditemukan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid. 

BACA JUGA: 773 Perangkat Desa Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Mojokerto Berpeluang Terima Subsidi Upah

Soal data NIK ini, ia tidak menjelaskan rinci. Tetapi dari keterangan yang didapat menyebutkan bahwa ada ketidaksamaan data antara nama yang disetorkan dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Data yang tidak valid ini kami kembalikan ke perusahaan, dan nantinya dikembalikan ke kami untuk kami laporkan ke kantor pusat," kata Dodo. 

Pun demikian, Dodo optimis semua verifikasi data tersebut terselesaikan hingga batas waktu 15 September mendatang. Namun bila tidak selesai, pihaknya menunggu arahan dari BPJS Ketenagakerjaan pusat. Apakah ada perpanjangan atau tidak. 

"Maksud perpanjangan pengumpulan rekening. Nanti akan dimundurkan sampai akhir bulan kami akan menunggu arahan dari kantor pusat," tegasnya. 

BACA JUGA: 1,6 Juta Pekerja Penerima Subsidi Gaji Tunggu Verifikasi Kemnaker

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu Subagjo berharap, dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota seluruh Jatim bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan terkait masalah data ini. Ia telah meminta daerah untuk berkordinasi secara intens. 

"Ini bagus sebenarnya. Semua data dicocokkan, dicari betul, supaya tidak salah. Karena BPJS ketenagakerjaan dalam memverifikasi itu ketat sekali. Itu sebabnya saya minta kepala Disnaker seluruh Jatim bekerjasama dengan cabang BPJS setempat untuk berkordinasi terus menyelesaikan itu," kata Himawan.

Pihaknya optimis semua data pekerja yang telah masuk bisa segera diselesaikan. "Saat ini sudah 90 persen data pekerja divalidasi," tandasnya.