JATIMNET.COM, Sampang - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas akhirnya melakukan monitoring proyek jaringan irigasi program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.  

Monitoring dilakukan guna menindaklanjuti informasi tentang pengerjaan proyek yang diduga menyalahi aturan.

"Pekan lalu, kami sudah turun ke lokasi dan meminta klarifikasi langsung kepada Ketua Hippa Kapasan Jaya soal pekerjaan proyek yang diduga itu dipihakketigakan,"ujar Konsultan Manajemen Balai (KMB) BBWS Brantas Karman kepada Jatimnet.com, Kamis 4 September 2025.

BACA:  HIPPA Kapasan Jaya Terancam Tak Bisa Cairkan Dana P3-TGAI Termin Kedua

Menurutnya, berdasarkan hasil klarifikasi dengan ketua Hippa terungkap bahwa kegiatan proyek saluran irigasi tersebut dikerjakan sendiri oleh Hippa Kapasan Jaya. Bahkan, pekerjanya diambil dari warga setempat.

"Kami sudah ketemu langsung dengan Ketua Hippa Kapasan Jaya, dan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa proyek itu dikerjakan sendiri oleh kelompok," katanya.

Namun di sisi lain, pihaknya menemukan adanya kesalahan teknis dalam pengerjaan proyek tersebut. Kesalahan itu, seperti tidak adanya pekerjaan fondasi serta pasangan batu yang tidak terisi spesi atau campuran semen.

"Setelah kami cek, memang sepertinya fondasinya tidak ada. Jadi, kami rekomendasikan untuk dilakukan penambahan volume,” jelas Karman.

“Kemudian, di beberapa bagian pasangan batu yang terlihat kosong tanpa spesi, sehingga kita rekomendasikan untuk dibongkar dan diperbaiki disesuaikan dengan spesifikasi teknis (spektek) yang sudah kita tentukan," lanjutnya.

BACA: P3-TGAI di Sampang Dikerjakan Pihak Ketiga, Konsultan BBWS Brantas akan Klarifikasi 

Karman mengatakan, proyek P3-TGAI harus dikerjakan dengan maksimal dan tidak asal-asalan. Semua tahapan harus dilakukan dengan baik sesuai ketentuan.

Pihaknya juga selalu mengingatkan kepada Asisten Tenaga Ahli (Asta) dan tenaga pendampingan masyarakat (TPM) agar bisa lebih maksimal dalam mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Apabila ditemukan ada pekerjaan yang tidak sesuai, harus segera diperbaiki.

"Untuk pengawasan memang kurang maksimal. Karena satu TPM memegang dua desa. Jadi mohon kerjasamanya dari teman-teman media atau wartawan untuk ikut memantau pelaksanaan proyek ini. Itu tidak salah, malah justru kita terbantu dengan adanya informasi dan hasil investigasi teman-teman media," Karman menerangkan.