JATIMNET.COM,Surabaya - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, M Yasin mengungkapkan setidaknya ada 6.080 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdaftar di Jawa Timur. Namun dari jumlah itu hanya sekitar 456 yang berkategori maju. 

Sisanya sebanyak 2270 statusnya berkembang, dan 3354 pemula. "Mayoritas (sekitar empat ribu unit) BUMDes di Jatim bergerak disektor keuangan," ujar Yasin, Senin 26 Oktober 2020. 

Data DPMD Jatim memang menyebutkan sebagian besar BUMDes bergerak di sisi keuangan. Sisanya baru perternakan, perdagangan dan pariwisata.

BACA JUGA:Pemerintah Diminta Manfaatkan BUMDes Jadi Agen Penyalur Pupuk Subsidi

Khususnya untuk pariwisata, kata Yasin, pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan BUMDes sektor ini. Sebab, persentasenya masih cukup kecil dibandingkan total BUMDes di Jatim. 

Sementara, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia berbagai terobosan dilakukan Pemprov untuk melindungi BUMDes. Di antaranya, dengan memberikan intensif hingga Rp50 juta bagi BUMDes hingga menghubungkan dengan program pemrov lain.

Misalnya, menghubungkan BUMDes dengan program Lumbung Pangan Jatim untuk penyaluran sembako harga terjangkau. "Masyarakat bisa belanja sembako melalui BUMDes dengan harga terjangkau. Kerjasama ini kami lakukan dengan pembagian fee order dengan BUMDes. Sejak Agustus, total sudah Rp619 juta dengan 1323 transaksi," terangnya.

BACA JUGA: 

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi'i mengatakan, optimalisasi peran BUMDes untuk mengukit ekonomi desa di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu jalan.

Kalau BUMDes berkembang, bukan hanya berkontribusi terhadap desa namun juga pendapatan kabupaten. "Kami telah berkeliling ke beberapa daerah dan banyak yang bisa menjadi acuan untuk diadaptasi," kata Muzammil. 

Pun demikian, untuk menuju itu, politiku Partasi NasDem itu menyebut ada sejumlah tantangan yang harus disiapkan masyarakat desa bersama pemerintah. Di antaranya, penyiapan Sumber Daya Manusia, modal, serta inovasi dalam pengembangan ketika BUMDes terbentuk.