JATIMNET.COM, Probolinggo – Pemerintah mengurangi alokasi pupuk kimia subsidi tahun 2020 yang hanya 7,9 ton, lebih sedikit dari tahun 2019 sebanyak 8,8 ton. Akibatnya, kelangkaan pupuk bersubsidi terjaidi di semua daerah termasuk Kabupaten Probolinggo.

Selain ada pengurangi alokasi anggaran pupuk subsidi, menurut Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo Nuruddin, faktor lainnya karena lemahnya pengawasan distribusi pupuk.

Nuruddin mengatakan semestinya pemerintah daerah mengawasi secara ketat sistem penyaluran pupuk subsidi dari gudang di tingkat kabupaten hingga kios-kios pengecer. 

BACA JUGA: Pemprov Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

“Saat ini ketersediaan pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan petani. Apalagi tiga bulan ke depan sudah berganti musim. Harusnya pemerintah mengawasi ketat penyaluran pupuk sampai tingkat bawah agar mengetahui kondisi sebenarnya seperti apa," katanya, Minggu, 27 September 2020.

Nuruddin juga menyinggung masalah Kartu Tani karena fungsinya masih belum jelas dan sampai kini juga belum aktif kegunaannya.

"Meski sebagian sudah yang pegang Kartu Tani tapi mereka belum tahu jatah pupuk diterima berapa banyak. Dan apa saja yang bisa dibeli menggunakan Kartu Tani," kata Anggota DPRD asal Kecamatan Kotaanyar tersebut.

Nuruddin mengatakan apabila kelangkaan pupuk terus terjadi dipastikan para petani akan kewalahan dalam menggarap lahan pertaniannya baik dalam perawatan hingga pembiayaannya.

BACA JUGA: Jatah Pupuk Subsidi di Jatim Susut, DPRD Jatim Yakin Ada Diskresi 10 Persen

Pupuk berfungsi sebagai sumber zat hara guna mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah.

Untuk menyiasati penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, Nuruddin mendorong pemerintah memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen yang ditunjuk guna penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.

Nuruddin menilai BUMDes adalah badan usaha yang lebih mengerti berapa kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani di desanya.

"Keinginan petani demikian, mereka inginnya bisa membelinya di desa. Karena desa lah yang menurut mereka paham berapa kebutuhan pupuk sebenarnya," katanya.

Nuruddin berharap pemerintah segera menanggulangi kelangkaan pupuk yang kini terjadi agar di musim tanam ke depannya petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.