Logo

Pemprov Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Reporter:,Editor:

Minggu, 01 March 2020 13:00 UTC

Pemprov Pastikan Tidak Ada Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

PUPUK SUBSIDI. Aktivitas penataan stok pupuk bersubsidi di gudang multi guna Petrokimia Gresik. Foto: Dok.

JATIMNET.COM, Surabaya - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kadistan KP) Jawa Timur Hadi Sulistyo menepis wilayahnya terjadi kelangkaan pupuk. Pasalnya, proses distribusi hingga saat ini masih terus dilakukan. 

"Tidak ada yang namanya langka, wong pupuk itu masih proses pendistribusian kok dibilang langka," ujar Hadi, Minggu 1 Maret 2020. 

Hadi membenarkan, pupuk yang dianggarkan Kementerian Pertanian hanya 1,3 juta ton. Jauh dari alokasi yang diusulkan Pemprov Jatim sebesar 4,9 juta ton. 

Namun angka itu, disebutkan Hadi, telah disesuaikan kementerian pertanian dengan luas lahan di Jawa Timur. "Luas baku lahan kita 2,2 juta hektare itu termasuk sawah dan nonsawah, yang sawah hanya 1,2 juta hektare. Nanti kekurangannya yang nonsawah itu menunggu relokasi Maret," ungkapnya.

BACA JUGA: Jatah Pupuk Subsidi di Jatim Susut, DPRD Jatim Yakin Ada Diskresi 10 Persen

Maret, lanjut Hadi, kementerian pertanian akan melakukan evaluasi terhadap provinsi yang tidak optimal menggunakan pupuk, dan akan dialokasikan ke wilayah lain yang membutuhkan seperti Jatim.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) kementerian pertanian, kata Hadi, sudah berkirim surat ke Jatim untuk segera mengusulkan lagi melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).

"Jadi bukan langka sebenarnya, masih ada. Ya mohon maaf, mungkin pihak-pihak yang punya kepentingan yang bilang langka. Wong petani enggak resah kok," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah meminta Kementerian Pertanian harus mereview permentan nomor 1 tahun 2019 tentang kuota pupuk bersubsidi. Menurutnya kuota pupuk subsidi secara nasional tahun ini terkurangi 10 persen. 

"Sedangkan Jatim jadi 55 persen. Surat Gubernur 20 Januari belum terjawab, tapi Kementan secara lisan terjawab akan terjadi penggeseran alokasi pupuk dari daerah yang tidak tergunakan dengan baik," kata Anik.