JATIMNET.COM, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah memastikan Kementerian Pertanian (kementan) telah menerima aspirasi Pemprov Jatim, mengenai pupuk bersubsidi. Menurut dia, ada rencana diskresi 10 persen dari total pupuk bersubsidi yang belum teralokasikan bakal didistribusikan ke wilayah lain. 

"Surat permohonan jawaban Gubernur Jatim untuk pupuk bersubsidi belum ada kepastian kapan turunnya, tapi setidaknya ada angin segar bahwa akan ada rencana diskresi 10 persen untuk daerah yang kurang," ujar Anik, Kamis 13 Januari 2020. 

Jawaban itu, kata Anik, didapat usai pihaknya bersama anggota Komisi B DPRD Jatim mengunjungi Kementerian Pertanian RI, Selasa 11 Januari 2020.

Dalam kunjungannya yang ditemui Plt Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan itu didapati bahwa pupuk bersubsidi dikurangi 9,4 persen dari 2019 ke 2020.

BACA JUGA: Pengurangan Jatah Pupuk Bersubsidi Dikhawatirkan Timbulkan Krisis

Sementara soal pengurangan pupuk, lanjut politisi PKB itu, dari atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Alasannya mengingat lahan wilayah dan jumlah petani semakin lama semakin berkurang," katanya. 

Anik mengatakan tahun 2019 jumlah petani 8,4 juta petani, kemudian tahun 2020 turun menjadi 7,9 juta. Sehingga berpengaruh anggarannya harus dipotong. "Untuk nasional pengurangannya mencapai 9,4 persen, Jatim 55 persen, Jateng 24 persen, dan Jabar 45 persen," tuturnya.

Namun, anehnya alokasi pupuk subsidi untuk luar Jawa ada yang lebih banyak tahun ini dari pada sebelumnya. Menurutnya banyak stok pupuk yang menumpuk di luar Jawa dan banyak juga yang dijual. 

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Hadi Sulityo mengatakan pasokan pupuk subsidi pada 2020 untuk Jatim hanya mendapat 1,3 juta ton. Padahal tahun lalu mendapat 4,9 juta ton. 

"Alokasi pupuk subsidi berkurang jelas berdampak kepada para petani. Karena petani masih perlu pupuk subsidi. Harga pupuk non subsidi kan mahal," kata Hadi.