JATIMNET.COM, Gresik - Berhasil menjalankan reforma agraria, BPN Gresik jadi jujukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat (PTSL-PM) dari Kementerian ATR/BPN. 

Pelaksanaannya, anggaran bersumber dari Bank Dunia, dimana Kementrian ATR/BPN mendapat pinjaman bank dunia dalam rangka pelaksanaan program dengan metode partisipasi masyarakat.

Kepala BPN Gresik, Asep Heri mengatakan, tahun 2023 ini pelaksanaan PTSL-PM terlaksana di Kecamatan Kebomas, Wringinanom dan Kedamean dengan target 30 ribu bidang tanah.

"Ini bagian dari percepatan Gresik Kabupaten lengkap pada akhir tahun. Tergetnya 30 ribu bidang tanah bersertifikat," katanya, Senin, 23 Januari 2023..

Baca Juga: BPN Tetapkan Luas Sawah Dilindungi, Jadi Acuan RTRW oleh Pemkab Gresik

Asep menuturkan, program PTSL berbasis partisipasi masyarakat ini melibatkan enam sampai 10 orang masyarakat dari unsur perangkat desa, tokoh agama, pemuda, serta perempuan.

Pelibatan unsur masyarakat dalam administrasi pertanahan, sebagai bentuk pemberdayaan, bertugas mengumpulkan data pertanahan (Puldatan) yang biasa dilakukan oleh petugas kantor pertanahan.

"Jadi mereka membantu tugas tim kami, sebelumnya petugas dari unsur masyarakat ini akan kami latih sehingga bisa berkerja di lapangan dan tahu tugasnya," ujarnya.

Baca Juga: Gelar Bazar dan Promosi, Ikawati BPN Gresik Ikut Berdayakan UMKM

Diyakini Asep, program PTSL-PM ini akan berhasil, apalagi tahun 2022 kemarin, BPN Gresik menjadi pilot project Pemetaan Tematik Pertanahan Ruang (PTPR), kini menjadi pola PTSL-PM. "Jadi pola PTSL-PM dengan pola PTPR yang pertama di Indonesia, kami yakin bisa sukses di Gresik," ujarnya.

Pembuatan PTPR itu berpusat di empat kecamatan dengan 72 desa atau kelurahan didalamnya dengan total 153 ribu bidang, dengan peningkatan kualitas data di bidang pertanahan. BPN Gresik juga ingin memotret potensi-potensi sengketa dan permasalahan terkait pertanahaan.

"Pembuatan PTPR merupakan pilot project nasional dimana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai Gresik Kabupaten Lengkap," tambahnya.

Asep menargetkan, pada akhir 2023 Gresik menjadi kabupaten Lengkap, artinya, seluruh bidang tanah di Gresik sudah terpetakan, terukur dan bersertifikat.

Dalam menjalankan program strategis nasional, BPN Gresik juga menggandeng pemerintah daerah, TNI-Polri, mahasiswa serta organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan.

"Itu targetnya, semoga bisa terlaksana dan kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder lainnya untuk mempercepat pelaksanaannya," pungkasnya.