BI Tetapkan Ketentuan Modal untuk Pasar Uang dan Valas

Rochman Arief

Selasa, 7 Mei 2019 - 20:18

JATIMNET.COM, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan baru bagi wadah perdagangan daring (electronic trading platform/ETP) di pasar uang dan valas. Dalam substansi aturan tersebut ETP harus menjadi badan hukum serta memiliki modal disetor Rp 30 miliar.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Agusman mengatakan pemberlakuan aturan tersebut untuk memperketat pengawasan kepada seluruh penyelanggara transaksi di pasar uang dan valas.

Selain harus berbadan hukum, perusahaan penyedia jasa ETP juga hanya boleh dimiliki oleh perusahaan asing dengan maksimal kepemilikan saham sebesar 49 persen.

“Aturan ini untuk menjaga integritas di pasar uang dan pasar valas, serta menata infrastruktur pasar keuangan yang terintegasi dan sejalan dengan praktik standar internasional,” ujar Agusman, Selasa 7 Mei 2019.

BACA JUGA: BI Tambah Titik Penukaran Uang Baru Saat Lebaran

Peraturan mengenai penyelenggara transaksi di pasar uang dan valas itu tercantum dalam Peraturan BI Nomor 21/5/PBI/2019 yang berlaku 29 April 2019.

Namun, Bank Sentral tidak akan langsung meminta penyedia jasa ETP untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut. BI memberikan waktu transisi hingga tiga tahun kepada ETP agar bisa memenuhi aturan-aturan tersebut.

Di Indonesia, penyelenggara transaksi di pasar uang dan valas terbagi menjadi empat yakni ETP, Perusahaan Pialang Pasar Uang (PPU), Perbankan Systematic Internalisers (SI) dan Penyelenggara Bursa.

BACA JUGA: Tiga Prinsip Fundamental Ekonomi yang Harus Dilakukan Pemerintah

Selain ETP, BI juga mewajibkan PPU menjadi perseroan terbatas dengan modal disetor Rp 12 miliar. Sementara SI dan Penyelanggara Bursa, masing-masing akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Selain bentuk perusahaan berbadan hukum berupa perseroan terbatas, memiliki modal disetor, dan penerapan kepemilikan asing maksimal, BI juga memperketat aturan-aturan lainnya bagi ETP.

Salah satunya harus memenuhi dua tahap pemenuhan izin usaha. Bagi kelayakan komisaris, direksi dan pemegah saham, BI akan melakukan penilaian kepada ETP.

Setelah PBI tersebut, BI akan menerbitkan petunjuk teknis bagi ETP dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) pada 31 Oktober 2019. (ant)

Baca Juga

loading...