JATIMNET.COM, Surabaya - Pemprov Jawa Timur dijadwalkan bakal menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 untuk 38 daerah, Rabu 20 November 2019.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu Subagijo memastikan, semua usulan kenaikan tidak melebihi acuan surat edaran menteri ketenagakerjaan sebesar 8,51 persen.

"Tidak ada (melebihi 8,51 persen) semua sudah sesuai dengan permenaker, ya kalau secara normatif 8,51 persen," ujar Himawan dikonfirmasi, Selasa 19 November 2019.

BACA JUGA: Serikat Buruh Minta Khofifah Tak Pakai Aturan 8,51 Persen untuk UMK

Gubernur, lanjutnya, direncanakan menetapkan UMK seluruh kabupaten/kota dengan besaran kenaikan sesuai surat edaran menteri ketenagakerjaan. Hal ini senada dengan dewan pengupahan yang juga mengacu ke surat edaran menteri.

"Nanti malam kami tuntaskan sidang dewan pengupahan. Kondisinya semua kabupaten/kota sudah masukkan usulan. Tidak ada satupun yang kurang, sehingga dewan pengupahan nanti malam itu akan segera menyelesaikan proses pengupahan," ungkapnya.

Tinggal yang masih menjadi pekerjaan rumah, menurut Himawan yakni berkaitan dengan disparitas dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Untuk UMSK baru Sidoarjo dan Pasuruan yang telah masuk, sisanya belum.

BACA JUGA: DPRD Jatim Berencana Panggil Pemprov untuk Jelaskan Disparitas UMK

Sementara soal disparitas, Himawan menyebutkan, masih akan melihat perkembangannya nanti. Mana UMK yang dipakai acuan untuk mempersempit disparitas tersebut. "Kalau yang wajar seperti apa nanti dilihat. Karena yang kami tahu bahwa nanti di ring satu di atas Rp 4 juta," urainya.

Pihaknya berharap seluruh persoalan upah ini selesai hari ini. Sehingga pengumuman sudah bisa dilakukan Rabu besok. "Apakah itu di Surabaya, apa ikut Sidoarjo, apakah kemudian acuannya dengan kabupaten lain. Ini nanti yang sedang kami olah nanti," tandasnya.