JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerataan kesetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Kota Pahlawan terus berupaya dilakukan. Bahkan, saat ini, berbagai strategi telah disiapkan dalam mengupayakan kesetaraan tersebut agar terwujud. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stigma perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

"Kami akan membuat sekolah-sekolah swasta ini juga menjadi lebih baik. Karena pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bagaimana negeri dan swasta ini saling bersinergi, untuk membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis 15 April 2021.

Oleh sebab itu, jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2016, telah diatur jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap sekolah SMP/MTs maksimal 32 siswa dengan 11 ruangan kelas.

"Jadi harus (maksimal) 11 kelas dan rombel-nya maksimal 32 (siswa). Nah, sisanya (siswa) yang tidak tertampung (di sekolah negeri) itu harus masuk ke swasta," ia menjelaskan.

Baca Juga: Rencana Pembelajaran Tatap Muka Semester Depan Disambut Baik

Akan tetapi, ketika nanti sudah ditampung di sekolah swasta dan masih belum mencukupi, maka kemudian akan diambil alih. Oleh sebab itu, secara bertahap ke depan kebutuhan sekolah swasta akan disetarakan dengan negeri. Baik itu diupayakan melalui bantuan dari pemerintah maupun CSR (Corporate Social Responsibility).

"Ini harus sama (sekolah negeri dan swasta). Tapi saya berharap tidak ada lagi sekolah-sekolah yang mungkin berdiri baru tapi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah ini kan sekolah-sekolah lama yang sudah mau saya angkat jadi berkurang lagi," ia mengungkapkan.

Maka dari itu, sekolah-sekolah di Surabaya diajak untuk dapat saling bersama menjaga kualitas pendidikannya. Baik dari segi kualitas pendidikan di sekolah maupun tenaga pengajarnya. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. "Bagaimana negeri dan swasta itu bisa berimbang, terutama kualitas guru-gurunya," ia mengingatkan.

Baca Juga: Satu Tahun Daring, Ini Keseruan Hari Pertama Sekolah Tatap Muka

Oleh karenanya, ke depan sertifikasi sekolah-sekolah di Surabaya bakal dilakukan. Baik itu sertifikasi bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta beserta para gurunya. "Sehingga nanti kita sertifikasi, tidak melulu (sekolah) negeri tapi juga swasta. Semuanya harus sertifikasi. Ini yang akan kita lakukan dengan Dispendik karena tujuannya sama-sama (pemerataan)," ia menuturkan.

Saat ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya telah diinstruksikan untuk mendata berapa jumlah sekolah yang sudah tersertifikasi. Bahkan, pendataan sertifikasi juga dilakukan bersama dengan para guru-gurunya. "Kita akan lakukan semaksimal mungkin di tahun ini atau di tahun depan sudah tersertifikat semuanya," ia memaparkan.

Meski demikian, untuk sertifikasi itu juga akan difasilitasi. Nah, apabila dalam proses sertifikasi tidak lulus, maka itu kemudian menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan tersebut. "Paling tidak kita sudah melakukan kursus tesnya. Tapi kalau dia tidak lulus, bukan (salah) kita. Tapi kita sudah melakukan kewajiban sertifikasi untuk semuanya," ia memungkasi.