JATIMNET.COM, Surabaya - Anggota Dewan Pendidikan Jatim Isa Ansori mendukung kebijakan pemerintah pusat yang berencana membuka sekolah tatap muka Juli 2021.

Menurutnya, kebijakan ini memberi kepastian masyarakat terkait soal pendidikan. "Selama pandemi Covid-19 pendidikan kita belum mendapat kepastian kapan akan digelar sekolah tatap muka," ujar Isa Ansor, Senin 8 Maret 2021.

Hanya saja, ia mengingatkan pemerintah harus menyiapkan secara teknis sebelum kembali membuka sekolah tatap muka. Dirinya ingin memastikan guru dan siswa sehat. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah juga harus menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga: Satu Tahun Daring, Ini Keseruan Hari Pertama Sekolah Tatap Muka

Isa berharap kesiapan tersebut tidak dibebankan ke sekolah. "Tentu akan menjadi persoalan, saya kira pemerintah harus hadir dan bersinergi. Yakni memerintahkan kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten terkait kesiapan sekolah tatap muka," imbuhnya.

Selama ini pendidikan daring dinilai kurang maksimal. Banyak fasilitas yang kurang menunjang untuk diadakan pembelajaran jarak jauh. Kemampuan setiap orang tua murid melakukan pembelajaran daring juga semuanya tak sama. Belum lagi mereka yang tidak seluruhnya bisa mendampingi saat proses tersebut berlangsung.

"Secara fasilitas tentu tidak memenuhi, orang tua tidak selalu ada untuk mendampingi, kemampuan alat, ekonomi, dan pengetahuan tidak sama satu dengan yang lain sehingga sangat tidak efektif," katanya.

Baca Juga: Setelah SMP, Surabaya akan Gelar Simulasi Sekolah Tatap Muka SD 

Pun demikian, Isa mengatakan kedepan dua metode pembelajaran ini harus dikombinasikan. "Karena kita tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. Sehingga dengan dua metode ini tugas mencerdaskan anak bangsa bisa dilakukan dengan baik," tegasnya.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo-Surabaya Lutfi Isa Anshori menyambut baik kebijakan pemerintah pusat itu. Namun, dia berharap, harus ada regulasi maupun payung hukum yang jelas. "Kemudian yang harus disiapkan juga adalah sekolah dan para guru-gurunya," kata dia. 

Sejauh ini belum ada pembahasan di tingkat Dinas Pendidikan Jatim terkait teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Lutfi mengatakan saat ini sistem pembelajaran masih menggunakan daring, sesuai dengan regulasi pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.