JATIMNET.COM, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan penguasaan 51 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) merupakan prestasi bagi Pemerintah Indonesia.

Bambang mengatakan beralihnya mayoritas saham PTFI kepada PT. Inalum akan memberikan dampak positif yaitu kelangsungan operasi PTFI dan aspek sosial, ekonomi di Papua, pendapatan meningkat, terciptanya multiplier effect dari pengembangan smelter dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta adanya transfer teknologi pertambangan.

"Perpanjangan izin usaha ini diharapkan membawa kemajuan ekonomi Indonesia lebih meningkat, dari penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak (PNBP) hingga pemanfaatan smelter secara maksimal yang memberikan lapangan pekerjaan bagi putra daerah Papua," ungkapnya dalam laman Kementerian ESDM, Kamis 14 Maret 2019.

BACA JUGA: Freeport Bisa Sumbang Penerimaan Negara Lebih Besar

Ia mengatakan melalui pengembangan smelter, ada nilai tambah yang bisa didapatkan. "Dampak positifnya baru bisa dirasakan beberapa tahun mendatang," jelasnya.

Misalnya, saat ini PTFI hanya mengekspor dan menghasilkan konsentrat. Melalui pembangunan smelter, produk yang dihasilkan bisa lebih beragam seperti emas batangan atau timah, dan nilainya jauh lebih besar.

Lapangan pekerjaan pun akan otomatis terbuka bagi masyarakat Papua. Ia juga memaparkan perjalanan pergantian izin PT. Freeport dari Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sekarang ini.

"Prosesnya panjang dan alot untuk mengubah KK menjadi IUPK. Kita inginnya menjadi IUPK, kalau nggak jadi IUPK, nggak boleh ekspor," cerita Bambang mengenang panjangnya proses perubahan izin tambang Grasberg tersebut.

BACA JUGA: Utang Akuisisi Freeport Dinilai Paling Tepat

Selain perubahan izin, sebelum perpanjangan diberikan, PTFI memiliki kesepakatan pokok dengan pemerintah. Kesepakatan ini adalah kewajiban PT. Freeport antara lain, melaksanakan pembangunan Smelter dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) tahun.

Secara rinci kepemilikan saham 51,23 persen tersebut terdiri dari 41,23 persen untuk INALUM dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.

Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40 persen oleh BUMD Papua.