Rabu, 10 July 2019 08:06 UTC
Ilustrasi.
JATIMNET.COM, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku sudah mendengar sepuluh Ketua DPD tingkat II yang dicopot dari jabatannya karena dianggap mengusungnya sebagai calon ketua umum.
Sepuluh ketua DPD tingkat II yang dinonaktifkan di antaranya adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Buru Selatan.
“Saya sudah mendengar langsung dari mereka (kader) melalui telepon, kalau tidak salah meraka akan datang ke Jakarta," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat melalui Suara.com, Rabu 10 Juli 2019.
BACA JUGA: DPD Golkar Jatim Nilai Airlangga Mampu Bawa Stabilitas Partai
Bamsoet menyayangkan alasan penonaktifkan ketua DPD tingkat II lantaran mendukungnya maju sebagai ketua umum Partai Golkar.
“Saya sebetulnya tidak ingin pendukung-pendukung saya menjadi korban, saya lebih memilih dia mencabut dukungan kepada saya, yang penting mereka selamat,” ujarnya.
Menurutnya, tidak boleh ada penonaktifan ketua DPD yang kemudian digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) dalam tenggat waktu enam bulan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang direncanakan berlangsung Desember 2019.
Terlebih, Bamsoet mengatakan hak suara DPP pada saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar hanya bisa diwakilkan oleh ketua DPD bukan Plt.
BACA JUGA: Partai Golkar Jatim Bulat Dukung Airlangga Hartarto
“Plt tidak punya suara dalam Munas. Tapi nanti jelasnya saya cek di PO, apa bunyinya. Tetapi memang kalau ada upaya-upaya Plt untuk merepresi kepada daerah, itu yang saya sesalkan," kata Bamsoet.
Sementara itu, Inisiator pertemuan DPD I Partai Golkar untuk mempercepat Munas Azis Samual membenarkan ihwal kabar dinonakatifkannya sejumlah ketua DPD tingkat II pada Selasa 9 Juli 2019.
“Itu benar. Rapat pleno pukul 14.00 waktu Ambon. Rapat pleno ya sebenarnya tidak sah karena tidak dihadiri Ketua DPD dan sekretaris DPD. Jadi itu wakil DPD yang pimpin rapat bidang koordinasi kalau nggak salah," kata Azis.