Armuji Usul Pemkot Revisi Perda Larangan Pengamen Jalanan

JATIMNET.COM, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Armuji mengusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) merevisi Peraturan Daerah (perda) larangan pengamen jalanan. Sebab, dengan adanya perda itu membuat pengamen jalanan khususnya pengamen angklung tidak memiliki ruang bebas untuk mengamen.

"Pemusik jalanan ini cukup aspiratif. Karena mempunyai satu inovasi, kreativitas yang melestarikan kekayaan budaya bangsa," kata Armuji saat diwawancarai usai menemui aksi demo Komunitas Rakyat Jelata Community (RJC) di depan Gedung DPRD Surabaya, Selasa 2 April 2019.

Menurutnya, jika ada perda yang mengatur dan membatasi ruang aktivitas pengamen pemkot harus mencari solusi dan jangan sampai mematikan alat musik daerah ini.

BACA JUGA: Orkestra Angklung Indonesia Pukau Muscat Festival

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan pemkot harus memberikan ruang-ruang kosong untuk berekspresi dan menampilkan kreativitasnya. Solusinya  dengan memberikan tempat, seperti di Kebun Binatang Surabaya (KBS), car free day , atau di tempat-tempat keramaian yang dimiliki pemkot.

“Kalau mengamen cuma main gitar saja kan sudah biasa. Nah ini angklung yang patut kita lestarikan. Kenapa harus dibinasakan?,” katanya.

Bila perlu dibantu untuk manggung, lanjut Armuji. Mungkin dengan adanya fasilitas tersebut akan mengembangkan kreativitasnya, bahkan bisa diundang oleh orang lain atau ditanggap sehingga akan membantu pengamen meningkatkan perekonomiannya.

BACA JUGA: Curhat Bocah Pengamen kepada Risma

Armuji menjelaskan dengan adanya peraturan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, seharusnya pemusik jalanan ini bisa main dan dikasih jadwal setiap hari. Selanjutnya para komunitas pemusik jalanan mengemas seperti apa untuk menambah suatu daya tarik sendiri untuk datang dan melihat.

“Untuk jadwal tiga bulan sekali itu dari Disparta, tapi kalau tempat-tempat yang lain di perempatan, di trotoar ya silakan. Seperti di Taman Mundu, Taman Kunang-Kunang atau di Taman Bungkul, di tempat-tempat lain ya monggo (silakan) tidak masalah,” tambah dia.

Sementara itu, Koordinator Lapangan RJC, Kukuh Setia (27) menyampaikan ke Armuji agar mengubah Perda yang selama ini diberlakukan.

“Jangan samakan kami (seniman jalanan) dengan pengemis jalanan. Karena kami selalu dihantui oleh Satpol PP. Padahal kami sudah resmi mendaftar di Disparta enam bulan lalu,” kata Kukuh.

BACA JUGA: Aturan Mengamen di Taman Mulai Disoal

Bahkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pernah menyatakan kepada RJC dan komunitas jika mau tampil harus di taman. Menurutnya, selama ini komunitasnya sudah taat peraturan dan tidak memakai bahu jalan, tapi di taman.

Ia juga mengaku, jika selama enam bulan sejak mendaftar ke Disparta hanya mendapatkan jadwal satu kali dalam tiga bulan. Hal ini yang dirasa memberatkan anggotanya.

“Kita punya keluarga yang harus makan, cobalah pakai naluri manusia. Kalau tidak punya uang bagaimana? Bedakan kami dengan para pengemis. Kami ini para seniman,” katanya.

RJC menggelar aksi sejak pukul 09.00 hingga 13.00 WIB menuntut perubahan Peraturan Daerah (Perda) di Gedung DPRD Surabaya. Mereka juga mengadu kerap ditertibkan Satpol PP Surabaya, padahal sudah mendaftarkan komunitasnya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparta).