JATIMNET.COM, Surabaya - Pemprov Jawa Timur mengkoreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyebut, APBD turun 5 persen, dari Rp 35,1 triliun menjadi Rp 33,14 triliun. 

"Penurunan itu terjadi karena yang terbesar di pajak daerah. Yang semestinya (target) Rp 15 triliun lebih, itu menjadi Rp 12 triliun lebih. Yang lainnya seperti biasa," ujar Heru, Kamis 20 Agustus 2020. 

Heru optimis target baru APBD tersebut, khususnya sektor pendapatan pajak daerah bisa terpenuhi. Setidaknya hingga akhir tahun. "Mudah-mudahan yang di Rp 12 triliun sekian itu di sisa waktu sampai Desember ini mulai ada pergerakan ekonomi yang bisa mengangkat pajak daerah," tegasnya. 

Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengatakan, Pemprov Jatim Pemprov Jatim harus fokus pada penanganan pemulihan ekonomi disisa tahun anggaran 2020.

BACA JUGA: SILPA APBD Jatim 2019 Rp4,36 Trilliun, DPRD Minta Lelang Diperbaiki

Pihaknya meminta Pemprov Jatim menyiapkan langkah strategis menahan laju ekonomi yang terkontraksi pada triwulan II 2020 sebesar 5,9 persen (YoY). "Banyak cara yang kita lakukan, seperti program padat karya. Upaya ini untuk mengantisipasi guncangan ekonomi," kata Kusnadi. 

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, guncangan ekonomi yang paling terasa adalah di masyarakat perkotaan. Situasi pandemi Covid-19 mempengaruhi daya beli.

Sementara, lanjut dia, masyarakat pedesaan terutama yang berbasis pertanian masih mampu bertahan. Nilai Tukar Petani (NTP) justru mampu tumbuh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim NTP Juli 2020 naik 0,22 persen (m to m). 

"Di wilayah pedesaan dalam bantuan baik dari pusat, provinsi dan Pemkab sangat luar biasa. Yang wilayah perkotaan ini banyak yang belum mendapatkan," imbuhnya. 

Karena itu, ia berharap fokus seperti ini menjadi perhatian Pemprov Jatim dalam menahan pelambatan pertumbuhan ekonomi agar tidak lebih dalam. Kusnadi mendorong ada bantuan stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat.