JATIMNET.COM, Surabaya – DPRD Jawa Timur mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2019 masih terlalu besar yakni mencapai Rp4,36 triliun. 

Laporan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sidang paripurna DPRD Jatim merinci SILPA itu berasal empat hal antara lain penghematan belanja Rp2,8 triliun, penghematan transfer Rp1,22 triliun, penghematan pengeluaran Rp304 miliar, dan pelampauan pendapatan Rp27,5 miliar.

Mantan Menteri Sosial itu tak memungkiri realisasi belanja di tahun anggaran 2019 lebih rendah dibanding tahun 2018. "Turun 2,02 persen dibanding tahun sebelumnya," ujar Khofifah, Senin, 13 Juli 2020. 

BACA JUGA: DPRD Jatim Dorong Dispenda Maksimalkan Pendapatan Selain Pajak Kendaraan

Faktornya, kata dia, yakni mekanisme lelang pada proses pengadaan barang dan jasa yang memungkinkan adanya sisa anggaran. Kemudian, meningkatnya jumlah proses pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang sehingga menyebabkan anggaran tidak terealisasi. 

Terakhir karena adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. 

Khofifah mengatakan ke depan segera melakukan percepatan pengumuman dan pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) lebih awal. "Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2019," katanya. 

Terpisah, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengakui ada beberapa faktor yang membuat serapan anggaran tidak maksimal. Salah satunya soal lelang. Menurut dia, lamanya proses lelang menjadi kendala penyerapan APBD di Jatim. 

BACA JUGA: Rp 360 Miliar Dikucurkan Untuk Covid-19

"SILPA memang cukup besar, kenapa? Banyak faktor. Mulai dari belanja daerah bisa efisien. Juga, biaya rutin bisa diefisienkan," kata Kusnadi. 

Ia pun mendorong Pemrov Jatim bisa berinovasi dalam pengadaan tender dengan tetap melalui regulasi yang ada. "Ke depan, seharusnya ada perubahan. Selama ini, pengumuman lelang di Maret/April sehingga enggak cukup untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan lelang. Apalagi ada yang sampai September," katanya. 

Kusnadi berharap setiap usulan program dapat dibarengi juga dengan lelang. Sehingga, sembari mengajukan dalam APBD, lelang juga dilakukan. Dengan begitu ketika APBD disahkan, pemenang sudah ada.