JATIMNET.COM, Surabaya –Ketua Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksono menyebut sejumlah gelombang aksi mahasiswa di berbagai kotahari ini dapat memberikan pengaruh untuk menolak produk legislasi yang bermasalah.

“Gelombang aksi mahasiswa di berbagai kota seperti Jember, Malang, Yogyakarta, Cirebon, Makassar, dan daerah lainnya, punya frekuensi yang sama yaiu melawan oligarki dan impunitas kekuasan yang korup,” ungkap Satria kepada Jatimnet.com, Senin 23 September 2019.

BACA JUGA: Ribuan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kepung Gedung DPRD Kota Malang

Menurut Satria, gelombang aksi diprediksi terjadi hingga 30 September 2019 dan menggerakkan masyarakat sipil mulai dari akademisi, mahasiswa, buruh, tani. “Aksi ini sampai produk legislasi yang bermasalah dibatalkan sebelum masa bakti anggota dewan habis,” jelasnya.

Ia menambahkan, protes akan terus bermunculan dari berbagai elemen hingga presiden dan DPR menghentikan proses rancangan sejumlah undang-undang yang dinilai bermasalah seperti UU KPK, RUU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, Revisi RKUHP yang dinilai banyak menyimpan pasal karet dan bermasalah.

BACA JUGA: Tolak Regulasi Ngawur, Ribuan Mahasiswa Jember Demo DPRD

“Karena jika tetap diteruskan, akan berhadap-hadapan dengan kehendak rakyat secara luas dan akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional,” tambahnya.

Sementara itu, mengenai aksi yang dilakukan sejumlah kota di Indonesia, Satria mengapresiasi sejumlah dosen yang memberikan libur kepada mahasiswa yang melakukan aksi.

“Saya sangat setuju untuk hal tersebut karena perkuliahan tidak hanya di ruang kelas, jalanan juga jadi tempat yang baik untuk pembelajaran, saya pun juga memberi instruksi kepada mahasiswa jika mau demo dipersilakan,” tutupnya.