12 Koruptor Malang Dituntut Hukuman Bervariatif

JATIMNET.COM, Sidoajo – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 12 anggota DPRD Kota Malang non aktif bervariatif berdasarkan peran masing-masing, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa 2 April 2019.

Dalam tuntutan tersebut, 12 anggota DPRD Kota Malang non aktif tersebut dituntut mulai dari empat tahun tiga bulan hingga enam tahun penjara.

BACA JUGA: KPK Awasi Korupsi di Sektor Pungutan Pajak Hotel

Sidang yang digelar di ruang Cakra, Pengadilan Tipikor Surabaya itu mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap 12 anggota DPRD Kota Malang, yang dibacakan JPU dari KPK, Ahmad Burhanuddin dan Arif Suharmanto.

Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 12 anggota Dewan kota Malang terbukti melanggar pasal 12 a dan pasal 12 b nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

12 terdakwa kasus korupsi yang disidangkan antara lain Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Haryanto, Indra Tjahyono, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Bambang Triyoso, Asia Iriani, dan Een Ambarsari.

Selain membacakan tuntutan, JPU juga menyampaikan denda dan kewajiban mengembalikan uang pengganti ke negara.

BACA JUGA: Lima Ketua Umum Parpol Terlibat Korupsi

“Apabila tidak dibayarkan dalam waktu sebulan, akan dikenakan pidana penjara selama tiga bulan," kata JPU, Burhanuddin saat membacakan surat dakwaan kepada Afdhal Fauza dituntut empat tahun dan tiga bulan, serta denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Selain itu 12 terdakwa yang merupakan anggota DPRD Kota Malang ini dicabut hak politiknya selama lima tahun. Usai tuntutan itu, jaksa memutuskan untuk menunda sidang Kamis, 11 April 2019 dengan agenda pledoi.