Senin, 24 June 2019 13:58 UTC
PROTES. Puluhan warga Desa Pakuniran menuding pemerintah desa menyelewengkan penggunaan dana desa karena tidak transparan. Foto: Zulkiflie
JATIMNET.COM, Probolinggo – Puluhan Warga Desa/Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo menggeruduk kantor desa setempat untuk memprotes keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes setempat yang dinilai tak berjalan maksimal.
Tiba di pendopo desa, warga langsung melakukan audiensi bersama muspika yang dihadiri juga oleh Camat Pakuniran, M Yasin.
Selain memprotes BUMDes yang dinilai tak berjalan maksimal, warga juga mempertanyakan tranparansi penggunaan dana desa yang menurut sebagian warga tidak jelas wujud penggunaannya.
BACA JUGA: Produksi Garam Probolinggo Naik Dua Kali Lipat
Koordinator aksi Sabri menyatakan, warga menuntut agar kepengurusan BUMDes saat ini dibubarkan dan diganti kepengurusan yang baru.
Sebab, menurutnya dana yang digelontorkan untuk lembaga ini jumlahnya tak main-main, sekitar Rp 40 juta per tahun.
Selain itu, kata Sabri, warga juga mempertanyakan penggunaan dana desa yang kurang transparan. Dalam proyek infrastruktur pembangunan jalan desa setempat tidak dipasang papan informasi anggaran yang digunakan.
BACA JUGA: Warganet Probolinggo Digegerkan Unggahan Dugaan Penistaan Agama di Medsos
“Yang jelas kita ke sini meminta BUMDes diperbarui serta transparansi soal anggaran. Karena kita duga ada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pihak desa,”kata Sabri, Senin 24 Juni 2019.
Menanggapi protes warga, Camat Pakuniran M Yasin menyatakan akan mengakomodir semua yang menjadi tuntutan warganya. Soal pembentukan BUMDes, pihaknya akan memusyawarahkan pada 27 Juni mendatang.
“Kami akan akomodir tuntutan warga termasuk soal BUMDes. Untuk dugaan penyelewengan oleh pihak desa, tentu kita akan cek dulu kebenarannya,” kata Yasin.