JATIMNET.COM, Surabaya - Selama delapan tahap peluncuran program vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri sejak 2017, Kementerian Perindustrian telah menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745 perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Pada tahap kedelapan ini, yang meliputi wilayah Jawa Timur, kami melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan. Sampai saat ini, ada 3.708 perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani, karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Kamis 7 Februari 2019.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Dorong Vokasi Jelang Revolusi Industri 4.0

Airlangga mengapresiasi antusiasme SMK dan perusahaan yang sudah mengikuti program yang diinisiasi oleh Kemenperin ini.

“Dua tahun lalu, kami mengawali program link and match vokasi industri dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi peluncuran yang pertama karena kami menilai Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang sangat concern terhadap pengembangan SMK dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima Jatimnet.com, Kamis 7 Februari 2019.

Untuk itu, agar memberikan dampak yang lebih masif, Kemenperin kembali meluncurkan program pendidikan vokasi industri di Jawa Timur dengan melibatkan perusahaan-perusahaan dan SMK yang belum terfasilitasi pada tahap pertama. “Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah,” imbuhnya.

BACA JUGA: Legislator Jatim Minta Pemerintah Fokus Pendidikan Vokasi Untuk SMA

Menperin mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan nasional pada tahun ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. “Oleh karenanya, meningkatkan SDM yang kompeten, perlu dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih giat,” tuturnya.

Ia mengatakan ini juga untuk menjalankan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Upaya ini memerlukan sinergi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik SMK sebagai penyedia lulusan, industri sebagai pengguna, serta pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.

BACA JUGA: Kemenperin Anggarkan Rp 1,78 Triliun untuk Pendidikan Vokasi Industri

Maka itu, Kemenperin bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kelompok kerja yang akan mengawal pelaksanaan revitalisasi SMK di bidang industri. Sepanjang tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan.

“Kami berharap, perusahaan indusri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, agar melaksanakan program-program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program  ini,” tegas Airlangga.