JATIMNET.COM, Surabaya – Twitter melarang iklan politik di seluruh dunia. Mereka menyebut pesan semacam itu harus diupayakan, bukan dibeli. Kebijakan ini akan dimulai pada November 2019.

“Ketika iklan internet terasa sangat kuat dan efektif untuk dikomersilkan, kekuatan itu membawa risiko politik yang sangat signifikan,” cuit CEO Twitter, Jack Dorsey.

Iklan internet berbau politik menurutnya adalah “tantangan baru dalam wacana publik,”. Tantangan ini termasuk, “pesan berdasar optimalisasi, pesan menyasar target tertentu, misinformasi yang tak terkendali, dan hoaks,”.

BACA JUGA: Twitter Menghapus Ribuan Akun Berkaitan dari UEA dan Mesir

“Bukanlah suatu hal yang menakjubkan bagi kami untuk mengatakan: ’Kami bekerja keras untuk menghentikan orang mempermainkan sistem kami dan menyebarkan misinformasi, namun jika seseorang membayar kami untuk menyasar dan memaksa orang untuk melihat iklan politik mereka...maka...mereka bisa mengatakan apa pun yang mereka mau!.’”

Menanggapi jika kebijakan ini hanya akan menguntungkan kelompok yang telah mendapat kekuasaan dari pemilihan sebelumnya, maka ia mengatakan jika “banyak gerakan sosial mencapai skala massif tanpa melalui iklan politik,”.

Iklan yang akan mendukung pendaftaran pemilih tidak akan terdampak larangan itu.

BACA JUGA: 600 Juta Password Pengguna Facebook Bocor

Aturan baru dari Twitter mendapat reaksi dari pendiri Facebook, Mark Zuckerberg.

“Dalam sebuah demokrasi, saya merasa tidak tepat bagi perusahaan swasta untuk menyensor politisi atau kabar berita,” katanya dalam sebuah konferensi pers lewat sambungan telepon.

Aturan baru Twitter ini akan berlaku sejak 22 November dengan keterangan detil akan dirilis pada 15 November 2019. 

Sumber: Bbc.com