JATIMNET.COM, Surabaya – Untuk mematangkan realisasi pembangunan percepatan kawasan ekonomi di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang diwakili Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elastianto Dardak berdiskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

Percepatan pembangunan sesuai amanat yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan; Kawasan Bromo-Tengger-Semeru; dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan Jawa Timur.

Emil bersama Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi juga berkeliling ke sejumlah proyek pemerintah pusat yang dikelola BUMN maupun pihak swasta di Jakarta.

Emil mengatakan BUMN memiliki peran strategis dalam melangsungkan rencana pembangunan 218 proyek sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Dari 218 proyek itu, 85 persen diantaranya didanai dari BUMN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan swasta. 

BACA JUGA: Kali Lamong Meluap, Wagub Emil: Normalisasi Sungai Masuk Perpres 80

"Kami melihat area-area tertentu sebagai contoh. Kami sadar sistem pendaaan secara KPBU seperti jalan tol, LRT, dan MRT, BUMN paling berpengalaman. Maka disinilah kami pertama kali (kementerian BUMN) road show," ujar Emil dalam keterangan pers tertulis. 

Proyek percepatan pembangunan ekonomi tiga kawasan di Jawa Timur itu memiliki nilai investasi total Rp294,3 triliun. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, pendanaan 218 proyek ini juga didanai dari BUMN dan KPBU. 

Menurut Emil, sebanyak 110 proyek dengan nilai Rp42,8 triliun bersumber dari APBD dan APBN. Kemudian 19 proyek dengan nilai Rp68,1 trilliun bersumber dari BUMN dan BUMD.

Sebanyak 72 proyek dengan nilai Rp136,2 triliun dikerjakan melalui sistem KPBU dan 17 proyek dengan investasi Rp47 triliun dilelang untuk swasta dan BUMN. 

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mendukung penuh terlaksananya Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Sebagai satu kesatuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Jatim juga sudah melakukan diskusi dan pendalaman bersama gubernur. 

BACA JUGA: Tol Tengah Kota Surabaya Masuk Daftar Perpres, Anggaran Rp 6 Triliun

"Kami tahu Perpres ini akan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Maka hari ini kami ke Kementerian BUMN agar semua terealisasi dengan baik, membangun good governance, dan kami siap bekerja," kata Kusnadi.

Menteri BUMN Erick Thohir siap menindaklanjuti bahan yang disampaikan Pemprov Jatim berkaitan Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Erick akan mengecek bagaimana posisi masing-masing BUMN dengan proyek-proyek tersebut. "Kami nanti akan memanggil para (direksi) BUMN khusus buat Jawa Timur," kata Erick. 

Ia berharap proyek-proyek yang telah tertuang di Perpres tersebut segera dilakukan kajian kelayakannya sehingga memudahkan ketika akan ditindaklanjuti. 

"Intinya di Perpres ini bagi Jawa Timut dan BUMN, mana yang benar-benar bisa konkret. Kita tidak mau yang tak konkret. Kita harus mapping (pemetaan) dulu. Selain yang memang sudah ada di kementerian BUMN, seperti kawasan industri TPPI (Trans Pacific Petrochemical Industries) dan Rosneft di Tuban itu juga harus jalan,” katanya.