Tantangan Hankam di Indonesia Bukan Perang

Hari Istiawan

Jumat, 5 April 2019 - 18:14

JATIMNET.COM, Jakarta – Tantangan pertahanan dan keamanan (Hankam) di Indonesia di masa depan bukanlah perang terbuka. Sehingga, sistem hankam yang harus diterapkan tak harus dengan pendekatan teknis semata, yakni dengan membangun kekuatan perang sebesar mungkin.

“Diperlukan pendekatan yang lebih canggih, up to date, dan lebih terintegrasi agar bisa menghadapi beragam infiltrasi yang mengancam kedaulatan negara, baik itu illegal fishing, narkoba, dan juga terorisme,” kata mantan Sekjen Kementerian Hankam, Eris Herryanto, saat dihubungi di Jakarta, Rabu 3 April 2019.

Pernyataan di atas disampaikan Eris Herryanto ketika diminta pandangannya terkait isi debat IV Pilpres 2019 antara Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam membahas masalah hankam.

“Saya sependapat dengan Capres Jokowi, bahwa ancaman ke depan bukan masalah perang. Ancaman memang berbagai macam, namun perang terbuka dalam 20 tahun ke depan tidak akan ada. Negara-negara lain akan berpikir panjang jika ingin perang terbuka,” ujar purnawirawan jenderal bintang tiga ini.

BACA JUGA: Satlinlamil Surabaya Latihan Pertahanan Pangkalan Antisipasi Teror dan Sabotase

Menurutnya, ancaman berupa infiltrasi kedaulatan negara, baik itu illegal fishing, narkoba, atau teroris merupakan ancaman yang nyata dan harus dihadapi. Peran TNI dalam menghadapi ancaman itu adalah membantu untuk melawan.

“Jadi sudah benar memasang radar, sehingga kita bisa meihat orang yang masuk deteksi, diidentifikasi dan ditindak, di laut atau udara, itu harus dlakukan. Hal ini sudah sering dan TNI kita sudah bisa mengatasi,” ungkapnya.

Eris sangat tidak sependapat jika ada anggapan bahwa TNI merupakan institusi yang lemah dan rapuh dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Apalagi, asumsi itu didasari pada terbatasnya anggaran hankam yang hingga kini masih di bawah satu persen dari  APBN.

Untuk APBN tahun 2019 ini anggaran hankam berada di kisaran 0,8 persen, atau jika dirupiahkan sekitar Rp 110 triliun. Jumlah ini sebenaranya sudah jauh meningkat dibanding APBN tahun 2014 yang hanya Rp 86 triliun.

BACA JUGA: Ekspor Industri Pertahanan Capai 284,1 Juta Dolar AS

“Menurut saya, pertahanan RI tidak rapuh, walau memang belum ideal. Sistem pertahanan kita disiapkan dengan pertahanan wilayah dalam menghadapi masalah dan didukung dengan penggelaran kekuatan dengan cara Rapid Deployment dari pusat,” jelasnya.

Dalam skala kecil, Eris menambahkan bahwa TNI punya kekuatan yang bisa dibanggakan dan mendapat pengakuan dunia karena dalam setiap perlombaan atau pertandingan, baik itu menembak atau keterampilan militer lainnya, para prajurit TNI kerap menjadi juara.

“Saat ini, pertahanan wilayah dibagi dalam tiga wilayah, yakni barat, tengah , dan pusat di semua angkatan, baik darat, laut maupun udara. Dengan cara ini kita bisa mengatasi konflik dalam wilayah RI. Artinya kita siap menghadapi trouble spot. Jika rapuh artinya kita tidak bisa berbuat apapun jika muncul ancaman.” ujarnya.

Untuk anggaran pertahanan, menurut penerbang pertama pesawat tempur F-16 Fighting Falcon ini harus melihat berbagai aspek. Menurutnya, Presiden Jokowi berjanji jika pertumbuhan ekonomi menyentuh tujuh persen maka anggaran pertahanan dinaikkan menjadi 1,5 persen dari APBN. "Kenyataannya pertumbuhan ekonomi hanya lima persen, sehingga masih terbatas,” tambahnya.

Baginya, alokasi anggaran untuk pertahanan juga harus memperhatikan aspek lainnya. Tidak bijaksana juga menggelontorkan APBN hanya untuk pertahanan namun melupakan aspek lainnya. seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan yang masih harus menjadi perhatian.

Baca Juga

loading...