jokowi-tidak-ada-kosong-satu-dan-kosong-dua
POLITIK, 27/06/2019 Jokowi: Tidak Ada Kosong Satu dan Kosong Dua
Jokowi mengingatkan bahwa posisinya adalah presiden seluruh anak bangsa.
tempat-mengadu-saat-tak-puas-hasil-pemilu
INFOGRAFIS, 26/05/2019 Tempat Mengadu Saat Tak Puas Hasil Pemilu
Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil Pemilu 2019.
prabowo-sandi-resmi-daftarkan-sengketa-pilpres-ke-mk
POLITIK, 25/05/2019 Prabowo-Sandi Resmi Daftarkan Sengketa Pilpres ke MK
Tim hukum BPN menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.
mantan-komisioner-kpk-pimpin-tim-hukum-bpn-ke-mk
POLITIK, 24/05/2019 Mantan Komisioner KPK Pimpin Tim Hukum BPN ke MK
Jadwal dari MK bahwa putusan terkait gugatan Pilpres akan dilakukan pada 28 Juni 2019.
jokowi-hargai-langkah-prabowo-gugat-hasil-pemilu-ke-mk
POLITIK, 21/05/2019 Jokowi Hargai Langkah Prabowo Gugat Hasil Pemilu ke MK
Menurut Jokowi, menggugat ke MK merupakan hak dan sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku.
mk-siap-terima-pengajuan-sengketa-pemilu-2019
HUKUM, 21/05/2019 MK Siap Terima Pengajuan Sengketa Pemilu 2019
MK sudah siap, gugus tugas sudah siaga menerima pengajuan, begitu pula dengan prasarana dan pengamanan.
kpu-pamekasan-tak-merekomendasikan-psu-ke-mk
DAERAH, 18/05/2019 KPU Pamekasan Tak Merekomendasikan PSU ke MK
KPU tidak merekomendasikan PSU karena batas waktu pelaksanaan PSU sudah melampaui batas, yakni 10 hari dari hari pemungutan suara, 17 April 2019
gerindra-siapkan-gugatan-hasil-rekap-dua-dapil-dprd-jatim
POLITIK, 16/05/2019 Gerindra Siapkan Gugatan Hasil Rekap Dua Dapil DPRD Jatim
Di Dapil enam Kediri misalkan, di Kecamatan Pare ditemukan suara tidak sah dialihkan ke partai tertentu
mk-tolak-permohonan-uji-aturan-hitung-cepat
POLITIK, 16/04/2019 MK Tolak Permohonan Uji Aturan Hitung Cepat
Perkara yang teregistrasi dengan nomor 25/PUU-XVII/2019 diajukan oleh sejumlah perusahaan televisi swasta nasional.
ibu-rumah-tangga-asal-surabaya-gugat-bpjs
HUKUM, 23/01/2019 Ibu Rumah Tangga Asal Surabaya Gugat BPJS
Nur Ana merasa undang-undang itu membatasi warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.