JATIMNET.COM, Jakarta - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno melalui tim kuasa hukumnya resmi mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat 24 Mei 2019 malam.

"Hari ini kami mewakili dan mendampingi beliau mengajukan permohonan sengketa Pemilihan Umum Presiden," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto di Gedung MK Jakarta, Jumat 24 Mei 2019.

Bambang mengatakan dalam permohonan tersebut pihak Prabowo-Sandi menyampaikan beberapa argumen penting. Kendati demikian apa substansi dari argumen tersebut belum bisa disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.

"Tapi ketika sudah diregistrasi, mudah-mudahan itu bisa diakses oleh publik," ujar Bambang.

BACA JUGA: Mantan Komisioner KPK Pimpin Tim Hukum BPN ke MK

Namun ia sempat membeber sedikit permohonan sengketa ke MK itu. Tim hukum BPN menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Ia mengaku belum bisa memberi perincian 51 bukti yang diajukan ke MK tersebut. "Saya bisa menjelaskan, tapi tidak bisa dijelaskan hari ini," kata Bambang.

Dia hanya memberikan sedikit bocoran bahwa bukti yang diajukan merupakan gabungan dari dokumen dan saksi.

Sementara, MK menjadwalkan akan melakukan verifikasi dokumen pada 11 juni 2019. Setelahnya proses pemeriksaan di MK akan dilakukan selama 14 hari kerja untuk mengadili perkara dugaan kecurangan hasil pemilihan umum tersebut.

Permohonan yang sudah menjadi perkara itu, kemudian diteruskan pada sidang pendahuluan yang akan dilaksanakan pada 14 Juni .

BACA JUGA: Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sampaikan Gugatan ke MK

Selanjutnya, pada 17 hingga 21 Juni akan digelar sidang pembuktian. Kemudian, pada 28 Juni akan digelar sidang putusan perselisihan hasil pilpres.

Bambang kemudian menjelaskan pihaknya mencoba merumuskan apakah benar adanya tindak kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi perolehan suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 tersebut.

"Ada berbagai argumen diajukan di dalam permohonan dan beberapa alat bukti yang mendukung, untuk menjelaskan hal itu," kata Bambang.

Bambang mengatakan Indonesia bukan sekedar negara hukum, namun juga negara yang berpijar dan menjunjung kedaulatan rakyat. "Jadi hukum harus berpijak dan menjunjung kepada kedaulatan rakyat, jika Indonesia ingin mewujudkan negara hukum yang demokratis," ujarnya.

Bambang berharap MK menangani dugaan kecurangan pemilu yang diajukan pihaknya. "MK bukan lembaga kalkulator yang bersifat numerik," ujar Bambang.

BACA JUGA: MK Siap Terima Pengajuan Sengketa Pemilu 2019

Permohonan yang diajukan, kata Bambang, salah satunya agar MK bisa merumuskan apa benar terjadi tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur sistematis dan masif. "Ada bukti pendukung menjelaskan hal itu," ujar Bambang.

Bahwa laporan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif itu sebelumnya telah ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang mengatakan alasan penolakan itu lebih disebabkan ketidakmampuan lembaga pengawas pemilu itu.

"Misalnya seperti laporan kami soal sistem IT KPU yang bermasalah, Bawaslu sepertinya tidak punya ahli IT tersendiri sehingga harus tidak menerima laporan itu," ujar Bambang.

Bambang merasa bersyukur telah menyampaikan permohonan pelaporan kecurangan tersebut ke MK. Ia berharap MK sebagai lembaga yang profesional bisa memeriksa kecurangan tersebut. (ant)

Prabowo-Sandi Resmi Daftarkan Sengketa Pilpres ke MK

Berita Populer

Baca Juga