JATIMNET.COM, Probolinggo – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto memberi perhatian serius terhadap masalah krisis air bersih yang dialami warga Suku Tengger di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Saat menghadiri Mujadalah Kyai Kampung di Atamimi Berghaus, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Probolinggo Yandri menegaskan komitmennya untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi warga Suku Tengger.

Ia menyatakan bakal menyampaikan aspirasi warga Suku Tengger kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Upaya ini diharapkan ditindaklanjuti melalui program lintas kementerian.

‎“Kami akan diskusikan lebih lanjut dengan Menteri PU. Permasalahan air bersih dan infrastruktur jalan akan kami dorong agar menjadi perhatian, karena tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai, pengembangan desa akan sulit terwujud,” jelas Yandri, Jumat, 25 Juli 2025.

BACA: 20 Desa di Probolinggo Krisis Air Bersih, Petugas Gabungan Terjun Distribusikan Bantuan

Pernyataan itu merupakan tanggapan Menteri Yandri terhadap keluhan warga yang disampaikan langsung dalam Mujadalah Kyai Kampung.

‎Dalam kesempatan tersebut, warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

‎Kepala Desa Ngadas Kastaman menyampaikan bahwa krisis air bersih telah menjadi masalah tahunan yang belum juga teratasi. Bahkan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, warga masih mengalami keterbatasan.

‎“Jangankan untuk sektor pertanian, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari saja belum tercukupi. Kami harap ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah ini,” ujar Kastaman.

BACA: Atasi Krisis Air Bersih, Polres Probolinggo Kota Bangun 4 Sumur Bor di Sumberkramat

‎Menurutnya, salah satu solusi yang memungkinkan adalah mengalirkan rembesan air dari sekitar kawasan Ranukumbolo, Kabupaten Lumajang ke wilayah perkampungan Tengger di Probolinggo.

‎Namun, kendala utama terletak pada anggaran pembangunan jaringan distribusi air, mengingat jaraknya mencapai 20 hingga 30 kilometer.

‎Senada dengan itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo Digdoyo Djamaluddin menyampaikan bahwa kebutuhan air bersih tidak hanya penting untuk rumah tangga dan pertanian.

‎Namun, juga sangat vital bagi kelangsungan usaha di sektor pariwisata, khususnya perhotelan dan restoran di kawasan lereng Gunung Bromo.

‎“Biaya pengadaan air bersih untuk usaha perhotelan bisa mencapai 30 persen dari total operasional. Jika desa ingin berkembang dan sektor wisata ingin maju, maka ketersediaan air menjadi hal yang mutlak,” tegasnya.

BACA: Menelusuri Jejak Leluhur Suku Tengger di Kaki Gunung Bromo

‎‎Sementara itu, Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, menyampaikan bahwa Pemkab Probolinggo juga menempatkan persoalan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan daerah.

Alasannya, permasalahan di bidang fisik bangunan ini berdampak terhadap biaya distribusi logistik dan produktivitas masyarakat sangat signifikan.

‎“Sebagus apapun hasil produksi pangan, jika akses jalannya rusak, maka biaya distribusinya akan tinggi dan membuat harga tidak kompetitif. Oleh sebab itu, infrastruktur menjadi fokus utama kami ke depan,” jelasnya.

‎Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut Menteri Yandri menyampaikan soal realisasi program Koperasi Merah Putih sebagai pilar penguatan ekonomi kerakyatan.

‎Salah satu yang menjadi atensinya, yakni pemanfaatan hasil produksi pangan masyarakat Tengger berupa sayuran. Agar nantinya melalu koperasi, hasil produksi pangan tersebut lebih memiliki nilai jual tinggi ketika dipasarkan secara baik.

‎

Mendes PDTT Janji Carikan Solusi Krisis Air Bersih di Lereng Bromo

5 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo Rawan Krisis Air Bersih, BPBD Distribusikan Bantuan

Warga Kunjorowesi Krisis Air Bersih, Pemkab Mojokerto Salurkan Air Bersih 716.000 Liter

Antisipasi Kekeringan, Pemkab Probolinggo Bangun 42 Sumur Resapan

Di Tengah Pandemi, Tiga Desa di Situbondo Krisis Air Bersih