JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Syaiful Rachman tidak membuat gaduh terkait kekerasan yang menimpa tiga siswa SMKN 1 Surabaya yang dilakukan kepala sekolah. Dia menilai video yang diunggah Syaiful Rachman di media sosial bisa menimbulkan polemik.

“Sudah saya suruh tutup Twitter dan WhatsApp-nya. Kepala dinas jangan bikin gaduh,” tegas Soekarwo saat ditemui di kantor gubernur, Jumat 28 September 2018.

BACA JUGA : Wali Murid Korban Kekerasan Kasek SMKN 1 Wadul ke Patung Gubernur Suryo

Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya video yang beredar di sejumlah grup WhatsApp (WA) atas sikap Saiful Rachman. Dalam video itu Saiful menyesalkan penamparan itu sengaja diviralkan dengan bumbu ditampar dan dijambak.

BACA JUGA : Ini Penyebab dari Penganiayaan Siswa Inklusi di SMKN 1 Surabaya

Saiful Rachman juga mengunggah status di akun Facebook yang memiliki kemiripan dengna video yang beredar. Bedanya, di Facebook dalam versi teks, sedangkan di WA versi video.

Dalam video itu Saiful Rachman bersikukuh apa yang dilakukan Kepala Sekolah SMKN 1 Surabaya, Bahrun tidak separah seperti yang diberitakan media massa. Saiful menyatakan jika tujuannya demi kedisiplinan, maka menampar dianggap tidak masalah.

BACA JUGA : Pakai Rompi Tukang Parkir, Kepala SMKN 1 Surabaya Kecoh Wartawan

Video itulah yang menuai respon dari orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jawa Timur itu. Begitu juga dengan soal soal tuntutan agar Kepala SMKN 1 Surabaya dicopot, Soekarwo mengaku belum bisa memenuhinya.

Dia menyarankan kepada ketiga orang tua siswa untuk melaporkan penamparan ini ke pihak yang berwajib. Dengan demikian, bisa diketahui duduk perkara dari kasus penamparan tersebut.

BACA JUGA : Orang Tua RA Minta Kasek SMKN 1 Disanksi

Jika memang bersalah, ia tak segan mencopot Bahrun dari posisinya. “Kita tidak boleh otoriter, ini demokrasi. Nanti kalau sudah tahu duduk perkaranya, baru kita penalti,” tuturnya.

Selain kasus penamparan siswa, Bahrun juga dihadapkan dengan demo siswa yang keberatan adanya tarikan Rp 600.000 untuk pembangunan gedung parkir. Belakangan tarikan tersebut dibatalkan setelah adanya demo pelajar di depan SMKN 1 Surabaya.

BACA JUGA : SMKN 1 Surabaya Minta Maaf Terkait Penamparan Siswa

Soekarwo mengingatkan semua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaporkan rencana anggarannya ke kepala dinas, termasuk sekolahan. Bila tidak, maka anggaran tersebut bisa dibatalkan.

“Di sana (SMKN 1) meski penggunaannya masih belum kita ketahui tapi sudah gak bener. Caranya sudah salah,” katanya.

BACA JUGA : Siswa SMKN 1 Surabaya Ditampar Kepala Sekolah

Soekarwo lalu memuji sikap para siswa SMKN 1 Surabaya yang berani menyuarakan ketidakadilan yang dia rasakan. Menurutnya, hal itu bukan menunjukkan kegagalan dalam pendidikan.

“Kalau dididik meneng ae (diam tak protes) tak ada gunanya,” pungkas Soekarwo.