JATIMNET.COM, Surabaya - Sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun ajaran 2019/2020 mulai menimbulkan masalah. Salah satunya kesenjangan nilai di sejumlah sekolah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui ada kesenjangan Nilai Ujian Nasional (NUN) di beberapa sekolah terutama yang sebelumnya berlabel favorit. Perbedaan nilai menimbulkan disparitas yang sangat lebar di sekolah.

"Katakanlah waktu itu NUN terendah yang diterima 13,9, sedangkan NUN tertinggi 39,8. Kan jauh sekali," ujar Khofifah usai apel bersama di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan, Senin 4 November 2019.

BACA JUGA: Tahun Ajaran Baru di Sekolah Khusus Sistem Zonasi

Jarak nilai yang terlalu lebar ini menimbulkan masalah di kelas. Bahkan, kata Khofifah, ada yang menyerah. Mereka memilih untuk tidak masuk sekolah.

Meski awalnya siswa itu mau masuk setelah didatangi pihak sekolah. Namun pada akhirnya tetap mengundurkan diri. "Yang mundur permanen ini harus ada exit door atau jalan keluar, apakah akan di sekolah swasta terdekat atau bagaimana," ungkapnya.

Karena itu, Khofifah ingin mendengar langsung dari pihak sekolah. Bagaimana mereka mengelola kelas dengan disparitas nilai yang terlalu lebar.

BACA JUGA: Sistem Zonasi Juga Menimpa Tenaga Pendidik

Informasi yang diterima Khofifah, beberapa sekolah telah menyiapkan guru pamong, dan konseling sebaya. "Mereka ada yang meminta (bimbingan), karena mereka ini harus menerima juga anak-anak kelas inklusi," kata Khofifah.

Gubernur kelahiran Surabaya itu mengaku tengah mempelajari permasalah di sekolah untuk menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Ia ingin semuanya bisa terwadahi kebutuhan di sektor pendidikan.

"Kami ingin dengarkan hal-hal yang mungkin kami harus lakukan respons. Terutama pada penyiapn suport di APBD 2020," tandasnya.

Karena itu, pihaknya mengumpulkan guru bimbingan konseling dan kepala sekolah. Tujuannya untuk mengurai semua permasalahan di sekolah.