JATIMNET.COM, Madiun  - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun belum dapat berlangsung secara penuh.

Meski telah resmi dibuka pada Jumat, 31 Juli 2026, ratusan siswa masih harus menunggu sekitar satu pekan sebelum menjalani pendidikan berasrama. Sebab, sejumlah fasilitas penunjang belum sepenuhnya rampung.

Pelaksanaan MPLS saat ini hanya difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah dan penetapan calon siswa. Sementara, kegiatan full boarding baru dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 15 Agustus 2026 setelah pekerjaan penyelesaian fasilitas selesai.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi mengatakan secara umum bangunan sekolah dan ruang kelas telah siap digunakan.

Namun, masih terdapat sekitar lima persen pekerjaan akhir yang harus dituntaskan sebelum siswa menghuni asrama.

"Saat ini, proses finishing menyisakan sekitar lima persen pekerjaan, antara lain penyaluran air bersih dari toren utama ke toren bangunan, perapian fasilitas toilet, serta pembersihan area kantin. Kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan sebelum dihuni secara penuh," ujarnya.

Ia menjelaskan, sekitar 361 siswa akan menjadi penghuni gelombang pertama Sekolah Rakyat Terintegrasi 1. Mereka berasal dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Selain penyelesaian sarana fisik, proses pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga masih berlangsung.

Kemensos RI bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyelesaikan penugasan guru yang nantinya diperkirakan berjumlah 50 hingga 70 orang, termasuk tenaga pendukung dan wali asrama.

Menurut Rachmat, konsep Sekolah Rakyat memang dirancang fleksibel melalui sistem multi-entry dan multi-action. Dengan demikian, operasional sekolah dapat dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing daerah.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.

Pada tahap awal, sekolah tersebut menampung sekitar 360 siswa. Ke depan, kapasitasnya diproyeksikan mencapai 1.200 peserta didik.

Menurut Hari, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga kurang mampu. Sebab, seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan siswa selama menempuh pendidikan ditanggung pemerintah.

"Begitu anak-anak masuk ke sini, seluruh kebutuhan mereka sudah dipenuhi negara. Harapannya setelah lulus mereka memiliki pekerjaan dan mampu mengangkat kesejahteraan keluarganya," kata Hari.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan operasional sekolah bersama pihak sekolah dan instansi terkait agar proses belajar mengajar maupun pembentukan karakter siswa dapat berjalan optimal setelah seluruh fasilitas siap digunakan.