JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan program pendidikan kepada Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa. Program tersebut adalah membangun sekolah setingkat SMA gratis bagi anak putus sekolah dan tidak mampu.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada awak media, Senin 11 Februari mengaku sudah bertemu dengan Khofifah. Risma, sapaannya menyampaikan program pendidikan kepada gubernur wanita pertama di Jatim itu.

“Saya sudah bertemu Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timur terpilih), dan sudah saya sampaikan program tersebut. Hanya saja kami terkendala pengelolaan SMA yang sudah beralih ke pemprov,” kata Risma.

Pertemuan dua tokoh wanita itu berlangsung  Minggu 10 Februari 2019 malam dalam jamuan makan malam. Risma mengakui Khofifah belum bisa memberi keputusan usulan sekolah gratis. Masalahnya wanita kelahiran Surabaya itu belum resmi menjabat sebagai Gubernur Jatim.

BACA JUGA: Risma Sediakan Sekolah Gratis Bagi Yang Tak Mampu

Akan tetapi, lanjut Risma, Khofifah meminta pemkot untuk mengadakan audiensi dengan pemprov setelah pelantikan gubernur. Selain itu, pemkot juga diminta berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri terkait izin mendirikan SMA secara mandiri.

"Sebetulnya program ini sudah disetujui, tinggal nanti meminta bantuan kepada pemprov untuk audiensi program. Tapi langkah pertama kami akan mengirim surat ke Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa),” ungkap Risma.

Pemkot berancang-ancang mendirikan SMA gratis ini dengan output penyedia tenaga kerja siap pakai. Sebab SMA gratis ini kurikulumnya disesuaikan dengan SMK atau dengan kata lain mata pelajarannya lebih banyak praktik dibanding teori.

Selain itu, Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 miliar dan Rp 200 miliar yang disiapkan dari Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda). Anggaran tersebut telah disiapkan lantaran penggunaan dana dari APBD untuk mendirikan SMA gratis tidak diperbolehkan.

BACA JUGA: Jatim Terapkan Penggunaan SmartphoneUntuk Ujian Siswa SMA

Apabila anggaran dari APBD tidak memungkinkan, Pemkot Surabaya berharap dari Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu mendirikan sekolah gratis.

Sementara itu, Anggota Komisi D Ibnu Shobir mengungkapkan penggunaan anggaran APBD harus dilihat kepentingannya. Jika sekolah yang didirikan oleh yayasan maka harus menggunakan anggaran sendiri atau dicomot dari CSR.

"Bisa menggunakan APBD jika sekoah tersebut negeri atau milik pemerintah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah jenjang menengah atas. Jadi harus bersinergi dengan pemprov,” tutupnya.