JATIMNET.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan membuat peraturan wali kota (perwali) yang mewajibkan pendidikan anti korupsi sejak usia dini di jenjang sekolah dasar. Rencana ini dicetuskan karena adanya Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK di Jawa Timur, salah satunya Kota Surabaya.

"Kami akan gunakan perwali untuk pendidikan anti korupsi untuk pelajaran PPKN," kata Risma di Gedung Siola, Sabtu 13 Juli 2019.

Dengan perwali tersebut diharapkan semua sekolah mengajarkan pendidikan anti korupsi.

BACA JUGA: Bus KPK Sambangi Surabaya Ajak Warga Cegah Korupsi

Risma mengungkapkan pengetahuan tersebut harus diajarkan kepada anak usia dini untuk diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga anak-anak tidak hanya menghafalkan ajaran tersebut.

"Saya pikir program ini bagus, jadi sejak kecil anak-anak sudah ditanamkan tentang kejujuran, disiplin, karena akan sangat sulit untuk berubah  saat mereka dewasa," kata dia.

Ia berharap agar nantinya perwali ini segera ada, karena pihaknya sangat setuju dengan program sosialisasi anti korupsi. Tapi ia menyayangkan kegiatan ini diselenggarakan ketika musim sekolah libur, jadi yang mengikuti hanya sebagian saja.

BACA JUGA: KPK Periksa Sebelas Saksi untuk Tersangka Ketua DPRD Tulungagung

"Saya berharap ada acara lagi pas anak-anak masuk sekolah, sehingga anak-anak pulang sekolah bisa tahu dan bisa belajar," kata Risma.

Ia meyakinkan dengan pendidikan sejak usia dini akan mempu mencetak anak bangsa yang luar biasa.

Risma mencontohkan seperti hal kecil yang harus ditanamkan pada anak adalah jujur dan disiplin dalam segala hal.

"Misalkan mengajarkan mengambil hak orang lain itu gak boleh, nah ini akan lebih mudah diterima anak SD. Contoh lain dia diajak nyontek temennya, tapi gamau, hal ini contoh implementasi, bukan di hafalin," kata dia.

BACA JUGA: KPK Geledah Rumah Mantan Pejabat Pemprov Jatim

Disamping itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan membangun Indonesia yang jujur dan berintergritas itu memang dimulai dari anak-anak. Sehingga program jelajah ini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman secara langsung.

"Kami dan bu Risma sebentar lagi juga pensiun, nah ini bagaimana mendidik anak-anak bangsa," kata dia.

Ia menyarankan jika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempunyai bus untuk jelajah anti korupsi, KPK akan membantu membuat replikasi seperti Bus KPK. Sehingga pemkot juga bisa maksimal memberikan edukasi anti korupsi secara berlanjut.

"Jadi kami siapkan modelnya. Karena yang paling penting adalah kedepannya bagaimana kita melanjutkan sosialiasasi ini," kata dia.