JATIMNET.COM, Banyuwangi – Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Banyuwangi mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi.

Kedatangan mereka dalam rangka meminta Bawaslu Banyuwangi agar mengeluarkan surat Imbauan kepada pemerintah daerah setempat agar sementara menghentikan bantuan sosial dan bantuan dana hibah APBD Banyuwangi hingga selesainya Pilkada tahun 2024. 

Menurut Direktur Puskaptis Banyuwangi Amrullah, bansos dan bantuan hibah APBD 2024 rawan disalahgunakan salah satu paslon Bupati Banyuwangi yang merupakan petahana untuk mendapatkan simpati masyarakat. 

BACA: KPU Banyuwangi Matangkan Debat Paslon, Siapkan Lima Panelis dan Enam Segmen

Jenis bantuan tersebut di antaranya insetif guru ngaji, insentif RT RW, hibah ormas, hibah pokmas, hibah pembangunan sarana ibadah, hibah kepada kelompok tani dan hibah kepada nelayan. 

“Dimana jumlah anggaran tersebut kita perkirakan mencapai Rp200 miliar,” ujar Amrullah, Rabu, 23 Oktober 2024. 

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banyuwangi Luqman Wahyudi mengatakan setelah mendapat laporan tersebut, pihaknya melakukan kajian terlebih dahulu secara internal bersama pimpinan yang lain. Tujuannya untuk memastikan apakah benar dana hibah tersebut disalahgunakan salah satu paslon atau tidak. 

BACA: Masa Kampanye, Bawaslu Banyuwangi Tingkatkan Kapasitas Panwascam

“Jika itu benar untuk kepentingan paslon, maka akan kita lakukan penegakan hukum berdasarkan aturan yang ada. Terlebih dalam kampanye tak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, sebab hal tersebut bisa terancam pidana,” kata Luqman. 

Luqman menambahkan salah satu larangan kampanye dalam UU Pilkada, tepatnya di pasal 69 dijelaskan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah karena bisa diancam pidana. 

“Sebab itu, kami mengimbau agar paslon maupun timnya tidak menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye,” katanya.