JATIMNET.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima aduan warganya dengan cara lesehan bareng, yang digelar pertama kali dan akan berlanjut secara rutin di lobby lantai 1 Balai Kota Surabaya setiap hari Sabtu.

Kemarin misalnya, Sabtu 25 Juni 2022, dihadapannya sudah ada puluhan warga yang siap menyampaikan uneg-uneg dan aduan kepadanya. Pihaknya pun mempersilahkan satu per satu warga menyampaikan keluhannya untuk ditanggapi dengan solusi.

Dengan adanya acara ini, ia ingin ada kedekatan antara jajaran Pemkot Surabaya dengan warganya, dan tidak ada jarak. Sebab kadangkala ada warga yang kesulitan ketemu lurah, camat, dan Kepala PD.

Padahal keluhan mereka itu masalah mudah yang membutuhkan kecepatan penyelesaian solutif, tapi itu tidak bisa dilakukan karena tidak bisa ketemu dengan lurah, camat, dan kepala dinas.

Baca Juga: Program Pahlawan Ekonomi Surabaya Akan Jadi Percontohan Nasional

“Karena itulah, camat dan Kepala dinas harus menerima keluhan masyarakatnya. Kalau dalam satu minggu tidak ada solusi solutif, maka bisa langsung ketemu saya di Balai Kota Surabaya, karena saya juga akan siap menerima aduan warga setiap hari Sabtu,” kata Eri, Sabtu 25 Juni 2022.

Ia pun menjelaskan beberapa keluhan permasalahan yang muncul terkait dengan perkampungan, MBR dan meminta pekerjaan, serta yang paling banyak soal meminta ijazah SMA/SMK sederajat ditebuskan dan diambilkan.

Menurutnya, persoalan tebus ijazah ini sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Pemprov Jatim, sehingga dia berharap tidak ada masalah lagi soal ijazah ini.

“Ada pula yang mengeluh butuh pekerjaan. Bahkan, ada beberapa orang yang mengatakan tidak mau dimasukkan ke MBR, tapi dia juga butuh pekerjaan. Nah, kerjaannya apa? Kita punya aset yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, ada pula yang akan kerja jadi tukang jahit dan padat karya lainnya,” ia menjelaskan.

Baca Juga: Gundih Surabaya Diresmikan Sebagai Kampung Ceria dan Batik Tin

Selain itu ada pula persoalan lingkungan dan sudah bisa diselesaikan. Namun ada persoalan yang tidak bisa langsung diselesaikan, yaitu masalah tanah. Makanya nanti akan difasilitasi oleh Pemkot Surabaya untuk bertemu dengan jaksa pengacara negara dan juga BPN serta beberapa pihak yang bertentangan.

“Tapi secara keseluruhan Alhamdulillah langsung bisa kasih solusi. Nah, itulah tugas pemerintah hadir di sana hanya untuk memfasilitasi,” ia mengungkapkan.

Acara semacam ini dipastikan akan rutin digelar setiap hari Sabtu. Namun ia meminta masalah yang sama tidak terulang lagi dalam pertemuan tersebut. Sebab masalah yang sudah muncul itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Baca Juga: Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Surabaya Dipastikan Dapat Pendampingan Psikologis

“Karena saya berharapnya semua masalah berhenti di kelurahan. Kalau tidak bisa kelurahan ya kecamatan, kalau tidak bisa lagi baru ketemu saya di Balai Kota ini. Tapi semakin banyak yang ketemu saya, masalahnya berarti tidak selesai di lurah dan camat, itu berarti kinerja lurah dan camat yang perlu dipertanyakan,” ia menguraikan.

Sebenarnya berbagai masalah itu tidak perlu masuk hingga ke tingkat wali kota. Sebab itu bisa diselesaikan di lurah dan camat. Kalau bisa diselesaikan di lurah dan camat, maka warga tidak perlu susah-susah ke Balai Kota Surabaya, karena lurah dan camat itu merupakan kepanjangan tangan dari Wali Kota Surabaya.

“Kalau tidak solutif sebagai seorang pejabat, tidak aplikatif dan komunikatif ya ngapain jadi pejabat. Tapi ini akan kita lihat dari kontrak kinerja mereka untuk satu tahun ke depan,” ia menegaskan.