JATIMNET.COM, Sampang – Pelaksanaan proyek rekonstruksi jembatan penghubung Desa Daleman-Pasarenan, Kecamatan Kedungdung menuai sorotan tajam dari Inspektorat Kabupaten Sampang.

Dalam waktu dekat, tim dari Inspektorat akan turun ke lapangan guna menindaklanjuti indikasi penyimpangan pada pengerjaan proyek senilai Rp2,1 miliar tersebut.

Hal itu disampaikan Sekretaris Inspektorat Sampang Abd. Adzim dalam audiensi dengan Aliansi Masyarakat Sampang (AMS) di kantor Inspektorat Sampang, Kamis, 2 Oktober 2025.

"Secepatnya kami akan sampaikan temuan dari teman-teman AMS terkait adanya indikasi penyimpangan proyek jembatan Desa Daleman-Pasarenan ini ke inspektur," katanya.

"Yang jelas aspirasi ini akan jadi entry point bagi inspektur untuk mengambil kebijakan. Jadi, nanti tindaklanjutnya seperti apa, beliau yang menyampaikan," lanjut Adzim.

BACA: Waktu Kian Mepet, Progres Jembatan Daleman-Pasarenan Sampang Masih 50 Persen 

Untuk sementara, pihaknya belum bisa menentukan bahwa indikasi penyimpangan pada pengerjaan proyek jembatan tersebut benar adanya. Sebab, instansinya belum pernah turun ke lokasi proyek.

"Meskipun teman-teman AMS sudah menyampaikan perihal kondisi dan keadaan proyek tersebut. Tapi, kami tidak bisa men-judge bahwa memang terjadi penyimpangan di proyek itu sebelum turun ke lapangan," ujar Adzim.

Lantas kapan Inspektorat akan turun ke lokasi proyek tersebut? Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang itu belum berani memastikan. Sebab, masih harus melapor ke pimpinan terlebih dulu. 

"Yang mengambil keputusan itu pimpinan (inspektur), bukan kami. Cuma, ini pasti ditindaklanjuti karena potensi penyimpangannya sudah sangat kelihatan," kata Adzim.

BACA: Proyek Jembatan Daleman-Pasarenan Sampang Diduga Tak Sesuai RAB

Sementara itu, Koordinator AMS Zainal Abidin meminta Inspektorat Sampang segera melakukan audit secara menyeluruh pada pengerjaan proyek pembangunan jembatan Daleman-Pasarenan. 

Langkah itu perlu dilakukan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Hal ini sekaligus sebagai upaya early warning atau pencegahan dini terhadap segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Mulai dari tahap verifikasi dokumen sampai proses pengerjaan.

"Sebelumnya, kami sudah audiensi dengan Komisi IV DPRD Sampang. Mereka janji melakukan monitoring dan sidak ke proyek itu, tapi sampai sekarang belum dilakukan," ucap Zainal.