JATIMNET.COM – Di hadapan ribuan peserta Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang langsung menyita perhatian publik.

 

Ia mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pembiayaan sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan muncul di berbagai daerah, termasuk Jakarta.

 

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.

 

Dalam pidatonya, kepala negara menyinggung adanya kelompok tertentu yang menurutnya tidak menyukai kebijakan dan langkah pemerintah yang sedang dijalankan. 

 

Prabowo mengatakan dirinya memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pihak-pihak yang diduga berada di belakang sejumlah aksi demonstrasi. “Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu,” kata Prabowo.

 

Selain menyinggung soal pembiayaan demonstrasi, Prabowo mengaku menemukan fenomena peserta aksi yang tidak memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan.

 

Menurutnya, terdapat peserta yang mengikuti demonstrasi hanya karena menerima imbalan uang. “Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa? Kami dibayar Rp200 ribu. Tapi ada. Saya enggak mengerti,” ujar Prabowo.

 

Pernyataan tersebut menambah daftar komentar Presiden Prabowo terkait demonstrasi yang dianggap ditunggangi kepentingan tertentu.

 

Pada sejumlah kesempatan sebelumnya, ia juga pernah menyinggung adanya pihak yang memanfaatkan aksi massa untuk menciptakan kerusuhan atau mengganggu stabilitas nasional.

 

Pada awal 2026, misalnya, Prabowo menyatakan demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi tidak boleh berujung pada tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas. 

 

Dalam pidato di Gorontalo, fokus utama Prabowo sebenarnya adalah sektor pertanian dan perikanan. Namun, isu demonstrasi muncul ketika ia berbicara mengenai pentingnya persatuan nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

 

Ia mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah tim yang sedang bertanding dan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. 

 

Prabowo menilai kritik tetap diperlukan dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif dan tidak membiarkan perbedaan pandangan berkembang menjadi konflik yang merugikan kepentingan nasional.

 

Dalam analogi yang digunakannya, sebuah tim yang sedang bertanding tetap memerlukan dukungan sebelum dilakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada. 

 

Pernyataan Presiden mengenai dugaan demo berbayar berpotensi memunculkan perdebatan publik. Di satu sisi, tudingan adanya pendanaan terhadap peserta aksi bukan hal baru dalam dinamika politik Indonesia.

 

Di sisi lain, tuduhan semacam itu biasanya memerlukan pembuktian yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi maupun saling curiga di tengah masyarakat.

 

Bagi publik, isu ini penting karena menyentuh dua aspek sekaligus: hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan upaya menjaga integritas proses demokrasi.

 

Demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Namun apabila terdapat praktik mobilisasi massa melalui imbalan tertentu, maka substansi aspirasi yang disampaikan dapat dipertanyakan.

 

Hingga berita ini ditulis, Presiden Prabowo belum mengungkap secara terbuka siapa pihak yang dimaksud sebagai pemberi dana dalam aksi demonstrasi tersebut. Tidak ada pula rincian mengenai aksi mana yang menjadi dasar pernyataannya. 

 

Pernyataan di Gorontalo itu sekaligus memperlihatkan bahwa isu demonstrasi masih menjadi salah satu perhatian pemerintah di tengah agenda pembangunan sektor pertanian, pangan, dan ekonomi nasional.

 

Di tengah ruang demokrasi yang terus berkembang, tantangan berikutnya adalah memastikan kritik publik tetap tersalurkan secara bebas, sekaligus menjaga agar setiap aksi benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat, bukan kepentingan yang tersembunyi.