JATIMNET.COM, Jember - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, politik biaya tinggi sulit terhindarkan dalam setiap kontestasi politik seperti Pilkada. Karena itu, kemampuan finansial bakal calon akan menjadi salah satu pertimbangan utama partai dalam menjatuhkan pilihan dukungan. 

Namun kriteria lain seperti jaringan, elektabilitas dan tingkat penerimaan partai mitra koalisi, juga menjadi kriteria penting. Ketua Desk Pilkada DPW PPP Jawa Timur Abdur Rosyid di sela rapat Pimpinan Cabang Khusus (Rapimcabsus) mengaku, hal itu partainya realistis.

Masyarakat, kata Abdur Rosyid sudah mengetahui kalau survei juga membutuhkan biaya tidak gratis.

"Soal politik mahar dan sebagainya, realistis saja. Masyarakat kan seakan-akan melihat kita hanya mencari duit di momentum Pilkada. Padahal kalau kita lihat hari ini, dengan kontestasi pilkada, survey saja bayar, butuh biaya," tutur Abdur Rosyid, di sela-sela Rapat Pimpinan Cabang Khusus (Rapimcabsus) PPP dengan agenda pemaparan visi-misi bakal calon bupati Jember, di Hotel Bintang Mulia, Minggu 12 Januari 2020.

BACA JUGA: PPP Mengincar Delapan Kemenangan dalam Pilkada Serentak

Survei elektabilitas bakal calon, merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan dan strategi partai. Kepada setiap bakal calon yang mengikuti penjaringan di PPP, akan dimintai garansi kemampuan finansial. 

Komponen biaya lain juga meliputi pemasangan alat peraga kampanye. "Jadi itu biaya di bebankan kepada calon untuk kepentingan calon sendiri, bukan mahar atau apa. Untuk mereka mendongkrak elektabilitasnya, kan mereka butuh sosialisasi, pasang banner di kecamatan, di desa," jelas Rosyid. 

Namun Rosyid tidak bisa merinci, besaran biaya minimal yang harus disediakan oleh setiap calon. "Itu relatif ya. Tapi akan ada sharing (biaya) dengan partai," kata Rosyid.

BACA JUGA: Pilkada 2020, Penerima Uang Politik Bisa di Pidana

Sebagai komponen dasar, biaya politik yang harus disetorkan oleh kandidat meliputi dua hal, untuk menghidupkan mesin partai. 

"Kalau ngomong pemenangan itu, saksi dan relawan pemenangan. Kalau saksi kan khusus, bertugas bagaimana mengawasi suara. Relawan bagaimana dia secara strategis jd jurkam calon, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat," ujar Rosyid. 

Biaya politik tersebut, menurut Rosyid tidak selalu harus dirogoh dari kantong pribadi calon. Karena itu, dibutuhkan kemampuan jaringan dari calon. 

"Seperti ini (penjaringan bakal calon bupati Jember dari PPP, red) kan ada mantan kepala dinas yang ikut. Kita akan lihat, dia jaringannya siapa saja. Bisa saja nanti dia gotong royong (untuk pembiayaan) dari teman-temannya dulu yang mantan kepala dinas. Ada juga yang dari mantan KPU," kata Rosyid.

BACA JUGA: Lolos Penjaringan, Petahana Bupati Tidak Hadir

Dari pantauan Jatimnet.com, setidaknya ada 11 orang bakal calon bupati yang hadir dalam rapimcabsus PPP Jember. Diantaranya adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Rasyid Zakaria dan mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Jember, Djoko Santoso. 

Selain di PPP, kedua pensiunan pejabat itu juga ikut penjaringan di PDIP Jember. Selain itu, mantan Ketua KPU Jember, Achmad Anis juga ikut penjaringan di PDIP dan PPP. Namun, kader muda Muhammadiyah itu tidak terlihat hadir di acara PPP hari ini. Juga di acara PDIP yang digelar awal bulan ini. 

"Semua tidak bergantung pada uang, tapi uang tetap dibutuhkan pada pembiayaan. Kita ngomong realistis saja, ngumpulkan orang kan perlu di kasih minum. Kan bukan malaikat mereka," pungkas Rosyid