Kamis, 05 June 2025 13:00 UTC
Prosesi peletakan batu pertama proyek gudang ketahanan pangan Polri di Mojokerto, Kamis, 5 Juni 2025. Foto: Hasan.
JATIMNET.COM, Mojokerto – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) semakin menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kali ini, dengan dimulainya pembangunan gudang pangan di Kabupaten Mojokerto, Kamis, 5 Juni 2025. Gudang yang dirancang mampu menampung hingga 1.000 ton hasil panen ini akan menjadi fasilitas penyimpanan strategis bagi komoditas pertanian masyarakat.
Proyek ini dibangun di atas lahan milik SPN Polda Jatim yang berada di kawasan Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.
Simbolisasi peletakan batu pertama atau groundbreaking ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Karorena Polda Jatim Kombes Harries Budiharto.
BACA: Dukung Swasembada Pangan, Polres Madiun Kembali Panen Jagung
Dalam kegiatan tersebut, Harries turut didampingi sejumlah pejabat, antara lain Karolog Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo, Kepala SPN Polda Jatim Kombes Agus Wibowo.
Selain itu, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, serta Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Rully Noriza.
Tak ketinggalan Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto dan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Somanonasa juga hadir.
Harries menyampaikan bahwa pembangunan gudang pangan ini ditargetkan rampung dalam waktu 120 hari kerja sejak 3 Juni hingga 30 September 2025. Pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Ruas Bambu dan dikawal oleh konsultan konstruksi Elemen 33.
"Saya berharap rekan-rekan kontraktor, konsultan konstruksi dan para pekerja yang terlibat mampu bekerja sama dengan baik, sehingga dalam pembangunan bisa tepat waktu, tepat biaya dan zero accident," ujar Harries dalam sambutannya.
Dalam momen tersebut, para undangan juga mengikuti agenda nasional ini melalui sambungan virtual. Kegiatannya adalah panen raya jagung kuartal II sekaligus groundbreaking gudang ketahanan pangan secara serentak.
Kegiatan itu dipusatkan di Dusun Kandasan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Bengkayang, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung acara tersebut.
Turut hadir mendampingi presiden dalam kegiatan itu antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya.
BACA: Wujud Ketahanan Pangan, Polri bersama TNI dan Petani di Mojokerto Panen Jagung
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung soal impor jagung yang masih terjadi tahun lalu. Namun demikian, ia optimis bahwa ke depan Indonesia akan mampu membalikkan keadaan.
"Tahun yang lalu kita masih mengimpor jagung, kalau tidak salah 500 ribu ton. Kira-kira tahun 2026 sudah tidak impor lagi Pak Menteri?" tanya Prabowo kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
“Saya diberi jaminan oleh dua tokoh Indonesia yang hebat. Menteri Pertanian dan Kapolri menjamin tahun 2026 Indonesia tidak impor lagi jagung,” lanjutnya.
Prabowo juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian. Apresiasi itu juga ditujukan kepada sejumlah koperasi binaan Polri yang telah melakukan riset terhadap berbagai produk turunan dari jagung.
Hal ini termasuk camilan, seperti keripik hingga potensi menjadikan jagung sebagai sumber pengganti nasi.
"Mungkin juga bisa dibikin nasi dari jagung. Saya kira bisa ya itu. Dan itu lebih sehat dari nasi-nasi lain, nasi jagung," ucapnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa target swasembada pangan tidak cukup hanya dicapai secara nasional, melainkan juga harus menjadi tujuan di tingkat daerah.
"Bukan Indonesia yang harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri," tegas Prabowo.
"Ini kunci kemerdekaan kita, karena kita negara yang tidak lazim. Kita negara yang termasuk unik. Tidak banyak negara seperti kita, yaitu negara kepulauan. Mungkin kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia ini,” pungkasnya.
Pembangunan gudang ketahanan pangan di Mojokerto ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mendukung kesejahteraan petani lokal.
