JATIMNET.COM, Surabaya - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mendapatkan penghargaan institusi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB.

Penghargaan ini pun diperjuangkan sejak tiga tahun lalu, saat dibawah kepimpinan Ketua PN lama, yakni Sujatmiko. Sejak bertugas tahun 2016, dia terus melakukan inovasi dan memberikan terobosan.

Seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat saat berada di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan, sebelum meninggalkan PN Surabaya, Sujatmiko berhasil menyabet ISO 9001 tahun 2015 yang diterima pada 2016.

Tidak cukup sampai disitu, PN Surabaya juga mendapat sertifikasi dari Badan Peradilan Umum MA RI dengan nilai "A" Excelent pada tahun 2017.

Estafet kepemimpinan pun beralih. Kini Nur Syam menjabat sebagai Kepala PN melanjutkan komitmen sebelumnya.

BACA JUGA: Era Digital, PN Surabaya Kenalkan Pelayanan E-Litigasi

Inovasi yang tengah dijalankan yaitu E-Court, kini menjadi pion atau role model bagi seluruh PN di Indoenisa. Artinya, penghargaan yang baru diterima PN Surabaya setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. 

Humas PN, Martin Ginting menyampaikan, indikasi PN surabaya terbilang terbesar berdasarkan jumlah perkara yang disidangkan setiap tahunnya.

"Ada sembilan ribu perkara yang ditangani per tahunnya. Di ibukota belum tentu bisa mencapai angka itu (sembilan ribu). Kemungkinan enam ribu saja," kata Ginting, Kamis 12 Desember 2019.

Menurut dia, atas tersebut menjadi awal dari langkah menuju peradilan modern. Hal ini bukan lain hanya untuk melayani masyarakat khususnya di Surabaya dan Jawa Timur.

BACA JUGA: Pelayanan Daring di PN Surabaya Disebut Mampu Kurangi Penyimpangan

"Sesuai dengan azas dalam peradilan adalah peradilan cepat dan murah. Seiring dengan kemajuan teknologi digital. Dan melayani peradilan melalui aplikasi," imbuhnya.

Kendati demikian, pihaknya terus berjuang untuk mendapatkan predikat lebih tinggi lagi. Karena PN Surabaya menjadi PN Mandatori atau yang ditunjuk untuk diuji dinilai dalam hal Zona Integritas.

Zona Integritas yang dicanangkan oleh Menpan RB akan dinilai kembali, untuk menuju Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Setelah masuk kategori WBK, ada tingkatan yang harus kita capai yaitu WBBM dalam hal pelayanan masyarakat. Ini grate nya akan lebih tinggi lagi," lanjutnya.

"Mudah-mudahan semua apa yang kami persembahkan ini adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat khususnya di Surabaya," katanya.