JATIMNET.COM – Petani padi kini sudah mendapat proteksi asuransi setelah diterbitkannya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Tuban, Senin, 23 Juli 2018. Proteksi ini untuk melindungi petani dari pengendalian risiko gagal panen akibat hama maupun bencana alam.

Asuransi petani yang diterbitkan secara bersama oleh PT Petrokimia Gresik dan PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) ini mendpat respon positif dari Kementerian Pertanian. Dua perusahaan BUMN tersebut telah mengamanatkan UU No.19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

“Program ini sangat membantu petani, karena proteksi yang dikeluarkan sangat ringan,” terang Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian, Sri Kuntarsih selepas peluncuran program Cerdastani di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban.

Dengan AUTP ini, petani cukup membayar Rp 36.000 per hektar per musim dengan klaim asuransi Rp 6 juta. “Kerusakan gagal panen yang disebabkan alam, seperti banjir, longsor, atau hama, minimal 75% sudah bisa mengajukan klaim,” lanjutnya.

Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian menargetkan lahan 1 juta hektar di seluruh Indonesia yang terkaver asuransi. Ke depannya Kementan menyiapkan subsidi asuransi sebesar 80 persen, sedangkan sisanya menjadi kewajiban petani.

Selain menerbitkan asuransi padi, peluncuran yang menjadi pilot project ini juga meluncurkan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Peternak sapi cukup membayar polis Rp40.000 per ekor dalam setahun dan mendapat proteksi Rp 10 juta.

Dijumpai di tempat yang sama, Direktur Pemasaran Petrokimia Gresik Meinu Sadariyo menyambut positif program tersebut. Menurutnya, Petrokimia Gresik telah melakukan pengawalan lahan seluas 2,5 juta hektar di Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Untuk di Jatim telah kami menyiapkan lahan sekitar 240 hektar di Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Lahan ini untuk menyiapkan ketahanan pangan, sekaligus mengedukasi petani, pentingnya asuransi,” jelasnya.

Asuransi untuk petani ini baru meng-cover tanaman padi dan sapi-kerbau. “Komoditas lainnya menyusul, karena kajian untuk asuransi padi membutuhkan waktu, tenaga, biaya dan penelitian mulai tahun 2011 hingga 2017,” tutup Meinu.