JATIMNET.COM, Surabaya – Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemprov Jawa Timur Aries Agung Pawei mengatakan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono bertemu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rangkaian reses di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa 24 Desember 2019.

“Memang beliau (Bambang DH) reses minta bertemu dengan Bu Gubernur. Jadi diagendakan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Rabu 1 Januari 2020.

Bambang DH, ia mengatakan, didampingi staf ahli. Tak ada anggota DPR RI lain dalam pertemuan itu. Keduanya bertemu untuk membahas bahaya narkoba, bukan Pemilihan Wali Kota Surabaya. “Tidak ada (pembahasan politik). Tidak boleh itu (bahas politik) di Grahadi,” katanya.

BACA JUGA: Rilis Janggal Pertemuan Bambang DH dan Khofifah, Ada Apa?

Selasa 31 Desember 2019 kemarin, sebuah pernyataan tertulis tentang pertemuan itu beredar di kalangan awak media. Dalam rilis yang dilengkapi foto pertemuan, Bambang disebut membantah pembahasan Pilwali dengan Khofifah.

Anehnya, rilis itu menyebut pertemuan bertarikh 24 Desember 2019 itu jatuh pada Sabtu. Kejanggalan lain, tak ada media massa yang menyebut pertemuan itu dalam pemberitaan sebelumnya.

Informasi yang dihimpun Jatimnet.com, pernyataan tertulis itu muncul setelah ‘orang-orang sekitar Khofifah’ resah. Mereka mengaitkan pertemuan itu dengan rencana istri Bambang DH, Dyah Katarina, maju sebagai bakal calon Wali Kota Surabaya dari PDI Perjuangan.

BACA JUGA: Maju Pilwali 2020, Dyah Katarina Siap Mundur dari DPRD Surabaya

“Banyak muncul isu itu setelah pertemuan, makanya minta ada klarifikasi,” ujar sumber Jatimnet.com, yang tak ingin disebut namanya.

Keterangan itu diperkuat dengan alasan munculnya pernyataan tertulis yang tersebar pada awak media. Yaitu, “santer dikabarkan bahwa PDIP telah berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menentukan siapa sosok yang diberi restu oleh orang nomor satu di Jawa Timur tersebut untuk maju dalam Pilwali.”

Menurut sumber itu, sementara pertemuan itu diasumsikan menjadikan dukungan Khofifah pada Dyah, sejumlah orang dekat Khofifah dikabarkan berencana turut dalam bursa Wali Kota Surabaya.

BACA JUGA: Risma Sebut Inisial W Sebagai Calon Wali Kota Surabaya

Sekretaris PDI Perjuangan Jatim Sri Untari mengatakan belum ada rekomendasi untuk satu pun calon kepala daerah. Rencananya calon yang diusung PDI Perjuangan diumumkan pada 10-11 Januari 2020.

Apakah termasuk untuk Pilwali Surabaya? Ia enggan berkomentar detail. “Tunggu sajalah nanti,” katanya, dikonfirmasi terpisah.

Yang pasti, ia melanjutkan, calon yang diumumkan untuk daerah yang dianggap paling siap menghadapi Pilkada. Info sementara, dari 19 daerah di Jatim yang menggelar Pilkada 2020, hanya 3-4 daerah yang calonnya akan diumumkan pada pekan depan.

BACA JUGA: Survei: Didukung Risma Berpeluang Menangi Pilwali Surabaya

“Nanti DPP yang mengumumkan saat Rakernas. Kalau tidak tanggal 10 ya tanggal 11 Januari. Kan itu pembukaannya tanggal 10 Januari di Jakarta,” katanya.

Rekomendasi bagi calon kepala daerah, menurut dia, wewenang DPP PDI Perjuangan. Pengurus daerah sekadar mengusulkan serta melaporkan kondisi politik dan hasil survei.

Sejauh ini, ia melanjutkan, PDI Perjuangan Jatim telah mengirimkan laporan tentang 12 daerah. Sisanya, laporan tujuh daerah masih dalam proses pematangan dan sudah menunjuk lembaga survei eksternal.

“Pokoknya nanti DPP yang mengumumkan. Bu Ketua Umum yang akan mengumumkannya langsung saat Rakernas,” katanya.