Permendikbud 51 sebagai Pedoman Penerimaan Siswa Baru

Khoirotul Lathifiyah

Jumat, 26 April 2019 - 05:47

JATIMNET.COM, Surabaya – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor 420/2973/SJ tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditujukan kepada kepala daerah se-Indonesia.

“Tiap daerah diimbau untuk menyusun petunjuk teknis PPDB yang berpedoman pada Permendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Ikhsan saat menggelar jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis 25 April 2019.

Ketentuan tersebut mengatur beberapa kawasan pendidikan yang mencakup Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/K).

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Gunakan Tiga Jalur Penerimaan Siswa Baru

Ikhsan mengungkapkan setiap daerah pelaksanaan PPDB harus menerapkan sistem zonasi. Oleh karena itu, dispendik daerah akan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam menetapkannya.

“Selain itu, dispendik harus memastikan tidak adanya tindakan jual beli kursi atau titipan peserta didik dalam bentuk pungutan liar,” katanya.

Ikhsan juga menjelaskan seluruh sekolah dilarang melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD.

BACA JUGA: Dindik Surabaya Siapkan Proktor dan Sinkronisasi Jelang UNBK

Selanjutnya memastikan sekolah tidak menjadikan nilai ujian nasional menjadi syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan hasil UN hanya menjadi syarat prestasi dalam PPDB.

“Berkaitan itu, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan pelaksanaan PPDB,” kata Ikhsan.

Adapun Tiga jalur atau sistem zonasi yang digunakan dalam PPDB tersebut meliputi mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dan siswa mitra warga, jalur prestasi, jalur mutasi atau perpindahan kerja orang tua atau wali murid.

Baca Juga

loading...