Penuhi Panggilan KPK, Begini Kata Menteri Agama

David Priyasidharta

Rabu, 8 Mei 2019 - 16:17

JATIMNET.COM, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap Romahurmuziy (Rommy), Rabu 8 Mei 2019. Lukman tiba di gedung KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.50 WIB dengan didampingi Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, Kepala Biro Umum Syafrizal, dan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki.

“Saya memenuhi undangan KPK yang ingin meminta keterangan saya sebagai saksi dalam perkara yang sedang ditangani," kata Lukman dalam laman Kementerian Agama.

Menurut Lukman, kehadirannya memenuhi undangan KPK ini sebagai bentuk penunaian kewajiban konstitusionalnya yang harus kooperatif dan mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum.

BACA JUGA: KPK Periksa Menteri Agama Rabu Pekan Depan

“Ini sekaligus wujud dari komitmen saya selaku Menteri Agama dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama yang akan terus kooperatif dan mendukung penuh kelancaran proses pengungkapan kasus yang sedang ditangani KPK sehingga kasus ini bisa segera tuntas dan kita bisa menatap ke depan lebih baik,” lanjutnya.

Disinggung terkait materi perkara, Menag menegaskan tidak bisa menyampaikan sebelum diperiksa KPK. “Secara etis tentu saya tidak pada tempatnya untuk menyampaikan di sini sebelum saya menyampaikan secara resmi di hadapan penyidik KPK,” tegasnya.

Lukman awalnya menerima undangan KPK pada 24 April 2019. Namun, saat itu Menag tidak bisa hadir dan meminta dilakukan penjadwalan ulang.

BACA JUGA: KPK Dalami Aliran Dana untuk Menteri Agama

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki menegaskan bahwa sikap kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK menjadi komitmen Menag sejak awal.

Menurutnya, Menag sangat memahami bahwa memenuhi panggilan institusi negara anti rasuah itu sebagai kewajiban konstitusional dan hubungan antar-institusi negara.

“Pada pemanggilan pertama memang Menag tidak hadir, karena surat KPK datangnya terlalu mendadak, sore jelang malam untuk panggilan esok pagi. Sementara pada hari itu ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya secara proaktif Menag meminta penundaan waktu. Kebetulan pula Menag ada tugas yang tidak bisa diwakilkan yaitu mengurus penyiapan haji bersama Menko PMK dan Menkes seminggu lalu ke Saudi,” jelasnya.

Baca Juga

loading...