JATIMNET.COM, Jakarta – Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih mengingatkan pemerintah potensi kerawanan rencana impor 100.000 ribu ton bawang putih. Sebab Perusahaan Umum Bulog memiliki keterbatasan dana untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Lana dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan bahwa keterbatasan dana itu terdapat potensi Bulog menjual hak impornya kepada importir lain untuk memperoleh keuntungan.

“Dalam hal mungkin hak impornya itu dijual ke orang lain, kemudian dihargai mahal untuk mengambil keuntungan itu. Itu ada potensi," katanya, dalam keterangan resmi, Selasa 26 Maret 2019.

BACA JUGA: Bulog Impor Bawang Putih 100 Ribu Ton dari Cina

Lana menegaskan akan lebih baik bagi Bulog melaksanakan peran sebagai evaluator, bukan pelaku impor langsung. Langkah ini untuk menekan ruang penyelewengan penjualan hak impor kepada pihak ketiga.

Selain itu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, menyarankan agar pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atas komoditas pertanian. Tujuannya menetapkan harga jual agar tidak meningkat tajam.

Dalam kesempatan terpisah, ekonom senior Indef Didik Rachbini mengatakan keterbatasan dana bisa membuat Bulog meminta bantuan swasta untuk melakukan impor bawang putih.

“Kalau Bulog tidak punya dana, dia bisa mengambil swasta. Berbagi untung dengan swasta. Itu sama dengan monopoli,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemerintah Kejar Program Swasembada Bawang Putih Tahun 2021

Didik mengakui bahwa saat ini impor bawang putih diperlukan mengingat tidak cukupnya suplai dari para petani lokal. Namun, menurutnya, akan lebih baik apabila impor untuk komoditas ini dibiarkan berjalan bebas, tanpa ada proses penunjukan.

Didik menyarankan agar Bulog tetap berperan atas stabilisator harga pangan yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat seperti beras dan komoditi lainnya.

Sebelumnya, Bulog menyatakan siap melaksanakan penugasan impor bawang putih dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk mendatangkan bawang putih dari Cina. (ant)