JATIMNET.COM, Sampang - Proyek pembangunan dinding penahan tanah (DPT) di ruas Jalan Halim Perdanakusuma atau jalan lingkar selatan (JLS) Sampang mendapat sorotan dari publik.

Salah satu pemicunya, penggunaan material yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, pengerjaan proyek oleh CV Muncul Jaya Sejati dengan nilai kontrak Rp341.964.000 terkesan asal-asalan.

Berdasarkan hasil monitoring oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ditemukan beberapa indikasi kejanggalan dalam pengerjaan proyek fasilitas kelengkapan jalan tersebut.

Cholil Abdillah, salah seorang aktivis LSM di Sampang menjelaskan bahwa indikasi pertama adalah material batu yang digunakan sebagai konstruksi bukan batu gunung yang kokoh. Namun, batu gunung yang mudah rapuh.

BACA: Dianggarkan Rp10 Miliar, Ini Rincian Peningkatan Jalan Tlambah-Palengaan Sampang

Selain itu, galian tanah untuk bangunan fondasi juga terlihat dangkal sehingga dianggap berpotensi memengaruhi kekuatan dan ketahanan DPT dalam masa panjang.

"Kalau bahan material proyek yang dipakai seperti itu bagaimana bangunan mau kokoh," ujarnya, Jumat 11 Juli 2025.

Cholil menilai pengerjaan proyek tersebut dilakukan secara terburu-buru dan tidak memperhatikan detail proyek.

Ia menyebut, rekanan pelaksana proyek lebih mementingkan keuntungan atau profit yang akan didapat daripada mengutamakan kualitas pekerjaan.

Maka, Cholil mendesak agar stakeholder terkait lebih mengintesifkan pemantauan pelaksanaan proyek. Tujuannya, agar fasilitas yang dibangun memiliki kualitas tinggi.

"Dinas terkait dan konsultan harus intens melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek tersebut agar pembangunan berjalan maksimal dan sesuai ketentuan," ujar Cholil.

BACA: Proyek Rekonstruksi Baru Rampung, Rabat Beton di Jalan Kenari Sampang Retak

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang Zahron Wiami belum bisa memberikan keterangan terkait program pembangunan DPT di Jalan Halim Perdanakusuma.

Ia mengaku sedang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). "Mohon maaf, saya lagi diklat. Konfirmasi ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pak Amirul (saja)," ujarnya.

Sayangnya, hingga berita ini masuk ke meja redaksi PPTK Dinas PUPR Sampang Amirul Kusnan juga belum bisa dikonfirmasi.

Saat didatangi di kantornya, Amirul tidak berada di tempat. Salah seorang pegawai di ruangan Bidang Bina Marga mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang ada keperluan di luar kantor.

Pesan singkat yang dikirim wartawan melalui sambungan telepon seluler juga tidak direspon oleh Amirul.

Pencabutan Hak Politik Bupati Jombang Dianggap Langgar HAM

Berita Populer

Baca Juga