Pemutihan Denda Pajak PBB di Surabaya hingga Juni 2019

Khoirotul Lathifiyah

Senin, 1 April 2019 - 17:34

JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya mengggratiskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 April sampai 30 Juni 2019.

Penggratisan biaya denda PBB ini mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya nomor 12 tahun 2018 tanggal 27 Maret 2019 tentang penghapusan sanksi administratif PBB terhadap masyarakat.

"Selain itu peraturan ini diterbitkan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-726 sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan menyadarkan akan pentingnya pembayaran PBB," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono saat jumpa pers di ruang Humas Pemkot Surabaya, Senin 1 April 2019.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Maksimalkan Fasilitasi Pembayaran Pajak Online  

Ia menyatakan, masyarakat Surabaya yang membayar PBB dan ada tunggakan serta denda,  selama tiga bulan mendatang akan dihapuskan atau digratiskan 100 persen.

Yusron mengungkapkan data yang diterima BPKPD dari kantor pelayanan pajak sejak 1984 hingga 2019, tunggakan yang ada senilai Rp 600 miliar.

“Rp 600 miliar itu dengan pokok. Kalau denda maksimum 48 persen, itu dari hitungan setiap bulannya 2 persen, kalau dikali 12 bulan totalnya 48 persen, itu kisaran denda Rp 250 miliar,” katanya.

Dengan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa pemkot telah membebaskan denda pajak sebesar Rp 250 miliar.

BACA JUGA: Penerimaan Pajak Diprediksi Capai Rp 1.322,5 Triliun

Yusron memrediksi sejak Januari 2019 yang sudah bayar tunggakan sekitar Rp 28 miliar dari total tunggakan Rp 600 miliar (pokok dan denda). Ia menargetkan Rp 300 miliar bisa dibayar dalam program pemutihan selama tiga bulan ini.

Hal tersebut disebabkan setiap tahun ada tunggakan sekitar 10 persen, karena kondisi seperti tanah properti yang bayarnya menunggu di-split baru dijual. Setelah itu, PBB akan dilunasi saat penjualan, sehingga muncul tunggakan-tunggakan sebelum split.

“Kalau split tidak begitu banyak, karena pengembang ini aktif. Tapi yang banyak sudah bukan kewajibannya yang tertunda-tunda itu agak banyak. Bisa kurang lebih Rp 100 miliar,” tambah dia.

BACA JUGA: Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2019 Tidak Naik

Yusron menjelaskan pihaknya tidak bisa membebaskan tunggakan pajak pokok masyarakat. Karena seperti yang diketahui bahwa dendanya hampir 50 persen (separuhnya).

Ia berharap dengan adanya pemutihan ini masyarakat segera melunasi dan membayar PBB. "Karena selama ini banyak masyarakat yang mengeluh, dan banyak yang berjanji kalau denda dihapuskan akan dibayar. Dan kami berupaya membantu dengan menggratiskan denda tersebut,” kata Yusron.

Baca Juga

loading...