Sabtu, 20 October 2018 23:00 UTC
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rahman. FOTO: Nani Mashita.
JATIMNET.COM, Surabaya – Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan jumlah penerima subsidi honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) serta Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) untuk SMA/SMK untuk tahun 2019 naik.
Tahun ini jumlah penerima honor bagi GTT/PTT maupun PKLK berjumlah 8.000 orang, menjadi 21.754 se-Jatim di tahun 2019. Kenaikan ini tidak lepas dari kemampuan alokasi anggaran fungsi pendidikan naik di tahun 2019 mendatang.
BACA JUGA : Pemkab Malang Akui SK GTT K2 Terbentur Aturan
“Kami mengusulkan tambahan dana untuk subsidi bagi seluruh GTT/PTT maupun PKLK sebesar Rp750.000, selama 14 bulan melalui Rancangan APBD (RAPBD) 2019,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman, Sabtu 20 Oktober 2018.
Lompatan penerima subsidi honor tahun 2019 yang begitu besar, atau hampir tiga kali lipat, tak lepas dari kemampuan anggaran Pemprov Jatim yang lebih gede dibandingkan dengan tahun 2018.
“Anggaran kita untuk pendidikan tahun 2019 nanti cukup bagus, sehingga kami mengusulkan ada 21 ribuan penerima subsidi pendidikan,” lanjutnya. Berdasarkan nota keuangan RAPBD untuk alokasi pendidikan tahun 2019 sebesar Rp2.278.754.898.520.
Saiful menyebut, lanjutan program subsidi GTT/PTT itu masih diprioritaskan untuk yang bertugas di sekolah-sekolah negeri. Dia mengatakan penerima subsidi adalah honorer GTT/PTT yang tercatat paling akhir 2017. “Penerimanya jelas, by name, by address,” terangnya.
Skema program subsidi honor bagi GTT/PTT tidak jauh berbeda dengan tahun ini yang menerima dana subsidi Rp750.000 sebanyak 14 kali dalam setahun. Adapun proses pencairannya dikoordinasikan oleh masing-masing Cabang Dispendik di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim membenarkan adanya penambahan jumlah penerima subsidi honor GTT/PTT dalam RAPBD 2019. Dia menjelaskan, sesuai rencana yang sudah disepakati, fase awal prioritas pemberian subsidi untuk guru negeri.
“Tidak hanya 8 ribu orang saja namun untuk seluruh honorer. Sementara untuk guru swasta nanti kami upayakan dalam penganggaran tahun selanjutnya,” harapnya.