Selasa, 20 August 2019 13:16 UTC
ANTI KORUPSI. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Direktur Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia, Maria Kresentia saat membicarakan soal kurikulum anti korupsi untuk siswa SD dan SMP. Foto: Ist
JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya menambahkan kurikulum anti korupsi yang diintegrasikan di dalam pelajar PPKN. Kurikulum ini akan diajarkan untuk siswa SD dan SMP se Surabaya.
“Pelajaran itu akan dikemas semenarik mungkin agar siswa-siswi tidak bosan dan tetap tertarik mengikutinya,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam rilisnya, Selasa 20 Agustus 2019.
Menurutnya, penambahan kurikulum anti korupsi untuk anak usia dini tersebut merupakan tindak lanjut program Roadshow Bus KPK Juli 2019 lalu.
BACA JUGA: Teladan dari Bocah untuk Bangsa
Risma mengungkapkan kurikulum anti korupsi ini harus diterapankan secara terus menerus dan dengan hal-hal sederhana.
“Mulai kecil kita tanamkan. Saya yakin kalau ini diterapkan seperti itu akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” kata wali kota perempuan pertama di Surabaya.
Risma mengungkapkan dirinya sudah melakukan audiensi bersama Direktur Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia.
BACA JUGA: Petugas Antirasuah Blusukan di Jawa Timur
Pembuatan kurikulum ini tidak menggunakan peraturan wali kota (perwali), kata Risma, sehingga bisa langsung dijalankan melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.
Sementara itu, Direktur Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia, Maria Kresentia menjelaskan, pertemuan ini adalah kerjasama lanjutan setelah tahun 2016 lalu.
Sebelumnya, Wali Kota Risma bersama SPAK pernah membagikan 1.000 modul anti korupsi berupa alat permainan kepada 1.000 guru PAUD se-Surabaya.
BACA JUGA: Peringatan Dini Bus Anti Korupsi
“Mengembangkan dari tahun 2016 itu, kali ini kerjasama kami ikut membantu mewujudkan rencana ibu wali membuat kurikulum anti korupsi. Kami merasa sangat cocok dengan visi Ibu Risma membangun karakter anti korupsi sebagai pendidikan karakter anak-anak,” kata Maria.
Dalam pembuatan kurikulum ini, Maria akan menggelar diskusi dalam sebuah forum yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Dispendik Kota Surabaya. “Jadi bentuknya adalah berupa mata pelajaran PPKN,” jelasnya.
BACA JUGA: Warga Surabaya Antusias Belajar Anti Korupsi di Bus KPK
Ia juga menjaskan akan memberikan modul anti korupsi di seluruh perpustakaan-perpustakaan Surabaya. Hal tersebut untuk memaksimalkan pendidikan karakter tidak hanya di dalam ruang kelas saja, namun juga di perpustakaan umum.
“Modulnya nanti kami siapkan berupa permainan,” ungkapnya.
Namun, kata Maria, melihat jumlah perpustakaan di Surabaya yang mencapai 1.000 lebih, ia akan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Surabaya untuk merealisasikannya.