JATIMNET.COM, Surabaya – Pemkot Surabaya berupaya mencari investor untuk mengelola eks gedung Hi-Tech Mall. Sebab sejauh ini belum ada pihak ketiga yang bersedia mengelola sejak aset tersebut kembali ke Pemkot Surabaya pada 2019 lalu.

Gedung yang memiliki luas tanah 31.201 meter persegi dengan total luas bangunan 75.412 meter persegi itu bakal disewakan dengan nilai Rp 19.440.750.000 per tahun dengan jangka minimal tiga tahun.

“Kami berusaha mengoptimalkan gedung itu untuk dikelola pihak ketiga dalam bentuk sewa,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu saat dijumpai di ruang kerjanya, Selasa 4 Februari 2020.

BACA JUGA: Pemkot Sewakan Hi Tech Mall Rp 18,5 Miliar Per tahun

Yayuk, sapaannya, menjelaskan bahwa aset yang akan disewakan total 75 persen atau seluas 56.559 meter persegi. Pihak pemkot tidak mengharuskan investor atau penyewa untuk menjadikan pusat produk IT, seperti sebelumnya.

“Bebas, boleh kafe, pusat elektronik atau perbelanjaan. Nah yang 25 persen akan dikelola pemkot yang posisinya di sisi kanan depan, mulai dari lantai bawah sampai atas,” tegasnya.

Gedung eks Hi-Tech Mall memiliki lima lantai yang terdiri atas lantai basement seluas 14.511 meter persegi, lantai dasar 12.841 meter persegi, lantai satu 17.891 meter persegi, lantai dua 15.176 meter persegi, dan lantai tiga 14.990 meter persegi.

BACA JUGA: Pusat Perbelanjaan Hi Tech Mall Kembali Dibuka

Yayuk mengakui tidak mudah mencarikan investor untuk mengelola tempat tersebut. Padahal, menurutnya, lokasi Hi-tech Mall cukup strategis. Yakni berada di tengah kota dan tidak jauh dari pusat bisnis Surabaya.

“Pada prinsipnya kami (pemkot) akan terus berupaya mencarikan investor untuk mengelola gedung tersebut,” Yayuk meegaskan. Sejauh ini pihaknya membantah sulitnya mendapatkan investor karena mahalnya harga sewa.

Diterangkan Yayuk bahwa saat ini masih banyak penyewa individu yang berjualan di eks Hi-Tech Mall. Berdasarkan data dari pengelola lama terdapat 354 pedagang yang tetap berjualan. Pedagang tersebut hanya membayar rekening listrik dan air ke PDAM maupun PLN.